Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
JAKARTA, iNews.id - Komisi XI DPR menyoroti penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia yang cukup signifikan. Penurunan jumlah kelas menengah masalah serius yang dapat berdampak pada perekonomian negara.
"Jumlah masyarakat kelas menengah yang makin susut harus menjadi perhatian bersama dan harus segera ditangani. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang tepat," kata Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah, Sabtu (7/9/2024).
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya jumlah penduduk kelas menengah yang turun drastis. Pada tahun 2019 warga yang masuk dalam kelas menengah di angka 21,45 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 57,3 juta orang. Tahun 2024, penduduk kelas menengah jumlahnya tinggal 17,44 persen atau menjadi 47,85 juta orang.
Selama lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang telah turun kelas, ada yang menjadi kelompok 'menuju kelas menengah atau aspiring middle class yang berada di antara kelas menengah dan kelas rentan miskin. Kemudian ada kelas menengah yang turun dua level ke bawah menjadi kelompok 'rentan miskin'.
Penurunan ini menandakan banyak masyarakat yang berada dalam situasi rentan, di mana mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi, tuturnya.
Charles mengatakan, turunnya jumlah masyarakat kelas menengah merupakan persoalan serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab merosotnya jumlah kelompok ini merupakan pertanda sebuah negara makin jauh dari predikat sejahtera.
Maka persoalan ini harus menjadi alert bagi pemerintah untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas ekonomi dengan memperkuat jaringan pengaman sosial, untuk melindungi mereka yang kini masuk aspiring middle class maupun kelompok rentan miskin agar tidak semakin jauh turun sampai pada kelompok masyarakat rentan miskin, katanya.
Komisi IX DPR yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian negara mengingatkan, pertumbuhan kelas menengah sangat bergantung pada akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berkualitas. Untuk itu, Charles meminta pemerintah untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan seperti sektor manufaktur, teknologi, dan industri kreatif.
"Kesejahteraan rakyat merupakan akar dari berbagai masalah lain yang akan sulit diatasi jika tidak ditangani segera. Program pelatihan keterampilan dan sertifikasi harus diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dan stabil," katanya.
