Baleg DPR Rapat Bahas Putusan MK soal Pilkada Hari Ini

JAKARTA, iNews.id - Badan Legislasi DPR menggelar rapat pada Rabu (21/8/2024) hari ini. Salah satu agenda rapat yakni menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada.

"Betul (ada rapat hari ini)," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, Selasa (20/8/2024).

Menurut Baidowi, Baleg memang rencananya membahas revisi UU Pilkada hari ini. Kemudian karena ada putusan MK, Baleg juga turut membahas soal perubahan aturan pilkada.

"Saat yang bersamaan ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada pasal 40, itulah yang kemudian salah satunya menjadi materi muatan dalam pembahasan," ujar Baidowi.

Berdasarkan agenda yang diterima, rapat Baleg akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan agenda Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD terkait pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian, rapat dilanjutkan sekitar pukul 13.00 WIB dengan agenda pembahasan RUU Pilkada di tingkat panitia kerja (Panja).

Pada pukul 19.00 WIB, Baleg DPR mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah dan DPD terkait pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada.

Sebelumnya, MK mengubah aturan terkait Undang-Undang Pilkada. Partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Berikut bunyi isi pasal yang belum diubah itu:

"Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Berdasarkan aturan baru ini, bakal calon Pilgub Jakarta 2024 Anies Baswedan memiliki peluang untuk dimajukan. PDIP juga bisa mengajukan calon meski saat ini hanya memiliki 15 kursi di Jakarta.