6 Negara yang Dipimpin Junta Militer, Nomor 3 Terjadi Kudeta 15 Kali

JAKARTA, iNews.id - Negara-negara yang dipimpin oleh junta militer saat ini menarik untuk diketahui. Ada beberapa negara yang saat ini dikuasai oleh pemimpin militer diktator, termasuk di Asia Tenggara yakni Myanmar.

Negara junta militer diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dipimpin komite yang terdiri aras para pemimpin militer. Junta berarti pertemuan atau komite. Istilah ini muncul setelah perlawanan Spanyol terhadap invasi Raja Napoleon Prancis pada 1808.

Biasanya pemerintahan junta berkuasa didahului dengan kudeta atau pengambilaihan kekuasaan secara militer. Oleh karena itu peralihan kekuasaan ke junta militer biasanya melalui peristiwa berdarah.

Ini terjadi di Myanmar pada 2021 setelah jenderal panglima angkatan bersenjata menggulingkan pemimpin sipil Aung San Su Kyi.

Mereka lalu menerbitkan dekrit atau semacamnya guna mengesahkan pemimpin baru yang terdiri atas para pejabat militer pendukung kudeta.

Di masa lalu, banyak negara dipimpin oleh junta militer. Di Asia Tenggara saja ada Thailand dan Kamboja, selain Myanmar.

Afrika merupakan benua dengan negara dipimpin junta militer terbanyak. Setidaknya 18 di Afrika pernah atau masih dipimpin junta. Mesir merupakan salah satu negara Afrika yang pernah dipimpin junta meski sekarang "ganti baju".

Di Benua Amerika, ada Brasil dan Argentina yang juga pernah dimpimpin junta militer. Sementara di Eropa, Prancis, Portugal, dan Spanyol juga pernah mengalami kekuasaan diktator militer.

Lantas, bagaimana dengan sekarang? Negara-negara tersebut telah bertransformasi mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka. Meski demikian, tak semuanya benar-benar meninggalkan orang bekas militer di pemerintahan, sebut saja Mesir dan Thailand.

Negara Dipimpin oleh Junta Militer

Saat setidaknya ada enam negara yang dipimpin junta militer:

1. Sudan

Negara Afrika sebelumnya berada dalam masa transisi pemerintahan. Sudan dipimpin secara kolektif oleh beberapa perwakilan yang memiliki kekuatan politik besar sejak 2019.

Namun kudeta pada 2021 dipimpin Abdel Fatah Al Burhan mengubah negara itu di bawah kendali militer. Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan para pemimpin sipil dalam pemerintahan.

Dalam perkembangan terbaru Sudan dilanda perang saudara melibatkan kekuatan-kekuatan militer sejak 2023. Pasukan pemerintah merebut kembali istana kepresidenan di Kota Khartoum pada Jumat (21/3/2025) dari tangan Rapid Support Forces (RSF), kelompok paramiliter berpengaruh di negara itu.

Militer Sudan berada dalam kondisi terlemahnya dalam 2 tahun terakhir, namun baru-baru ini berhasil memperoleh kemenangan dan merebut kembali beberapa wilayah di bagian tengah dari RSF. 

RSF berupaya mendirikan pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasainya, meskipun tidak akan mendapat pengakuan internasional. 

2. Niger 

Negara ini dijajah oleh Prancis untuk disatukan dengan Afrika Barat Prancis hingga menjadi koloni tersendiri pada 1922. Sejak memperoleh kemerdekaan pada 1960, Niger telah mengalami lima kudeta dan empat periode pemerintahan militer. 

UUD ketujuh dan terbaru Niger disahkan pada 2010, menetapkan sistem semi-presidensial multipartai dan kesatuan. 

Setelah kudeta terakhir pada 2023, Niger kembali berada di bawah junta militer saat ini.

3. Burkina Faso

Negara ini tidak stabil secara politik, sering sekali mengalami kudeta. Bahkan kudeta atau penggulingan pemimpin oleh militer sudah terjadi sejak 1960-an. Burkina Faso kini dipimpin Presiden Ibrahim Traore setelah melakukan kudeta pada 2022.

Pada 2021, Burkina Faso mengesahkan UU yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Namun belum ada presiden yang memenuhi batasan masa jabatan tersebut karena kudeta.

Setidaknya Burkina Faso diguncang 15 kali kudeta militer sejak 1966, namun 6 di antaranya digagalkan. Kudeta yang berhasil terjadi pada 1966, 1974, 1980, 1982, 1983, 1987, serta dua kali di 2022.

4. Mali

Sejak mendapat kemerdekaan dari Prancis pada Juni 1960, Mali beberapa kali mengalami kudeta. Modibo Keita terpilih sebagai presiden pertama Mali saat itu dan memberlakukan sistem satu partai.

Rezim Keita kemudian digulingkan dalam kudeta militer tak berdarah pada 1968. Pemicunya adalah kemerosotan ekonomi yang luar biasa. Setelah itu Mali dipimpin oleh Moussa Traore.

Pada Januari 2012, konflik bersenjata pecah di Mali, pemberontak Tuareg menguasai wilayah utara hingga pada April memisahkan diri dari Mali untuk membentuk negara baru Azawad.

Konflik tersebut diperumit oleh kudeta militer pada Maret 2012. Padaawal 2020-an, Mali kembali mengalami dua kudeta militer oleh Assimi Goita.

5. Gabon 

Gabon mengalami kudeta militer terakhir pada Agustus 2023. Saat itu ada ketidakpuasan dari kalangan militer karena presiden Ali Bongo baru saja memenangkan masa jabatan ketiganya setelah pemilu.

Para perwira militer pun mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, kemudian membatalkan hasil pemilu. Mereka juga membubarkan lembaga-lembaga negara termasuk peradilan, parlemen, dan majelis konstitusi.

Kemudian pada 31 Agustus 2023, para perwira militer yang merebut kekuasaan mengakhiri dominasi keluarga Bongo yang telah berkuasa selama 55 tahun. Mereka menunjuk Jenderal Brice Oligui Nguema sebagai pemimpin transisi.

Pada 4 September 2023, Jenderal Nguema dilantik sebagai presiden sementara Gabon.

6. Myanmar

Myanmar dipimpin oleh pemerintahan junta sejak lama sampai 2015 ketika partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangkan pemilu.

Meski saat itu Suu Kyi dilarang menjadi presiden, berdasarkan UU yang dibuat pemerintahan junta sebelumnya, partainya memiliki kendali atas parlemen yang berarti bisa mengesahkan UU baru, membentuk pemerintahan, hingga memilih presiden sendiri.

Pemerintahan NLD menjadi yang pertama tidak dipilih oleh lembaga militer negara dan sekutu politik mereka sejak awal 1960-an. Myanmar berada di bawah kediktatoran militer pada periode itu.

Namun malapetaka terjadi pada 2021 setelah kemenangan kembali NLD pada pemilu 2020. Partai-partai yang didukung militer menuduh adanya kecurangan hingga para perwira turun tangan.

Puncaknya pada 1 Februari 2021 pemimpin militer saat itu Min Aung Hlain menggulingkan Suu Kyi sebagai pemimpin sipil serta Presiden Win Myint.

Sampai saat ini Suu Kyi belum pernah tampil kehadapan publik karena menjalani hukuman penjara atas berbagai tuduhan, termasuk korupsi dan pengkhianatan negara.