MIX DISPLAY BANNER

newsplus_kanal

BNPB: Banjir di Blora Rendam Puluhan Rumah Warga hingga 2 Sekolah

Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi 4 Meter Mengintai pada 25-28 Mei 2026

Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanis Setinggi 1.000 Meter

Pesta Miras Burujung Petaka, Pemuda di Jember Tewas Hanyut di Saluran Air Dam Talang

Prabowo Beri Taklimat ke 1.000 Siswa TNI hingga Polri di Seskoad Bandung

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran mantan anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (YHF) dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng tahun 2022.Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebut hal ini bermula pada kasus minyak goreng yang menyeret eks Dirjen Daglu Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana.Syarief menjelaskan, pada Februari 2022 lalu, Yeka menginisiasi Ombudsman untuk menginvestigasi maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kemendag.Kendati demikian, Syarief mengatakan, Yeka kemudian mengubah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 418 tertanggal 15 Agustus 2022."YHF mengubah materi laporan Ombudsman tersebut yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation," kata Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).Selain itu, ia menyebut Yeka juga melanggar hukum karena menyebarkan LHP Ombudsman yang seharusnya hanya diberikan kepada Kemendag sebagai terlapor.Syarief mengatakan LHP itu diterima oleh advokat Marcella Santoso dan tim legal dari AALF. LHP Ombudsman itulah, yang kemudian menjadi dasar hukum untuk materi gugatan TUN dan materi gugatan perdata kepada Kemendag.Tak hanya itu, ia turut menjelaskan, LHP yang sama juga dipakai sebagai pleidoi para tersangka korporasi agar menjadi pertimbangan hakim dalam putusan onslag."Sehingga hal itu menjadi pertimbangan dalam putusan onslag perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri," jelas dia.Atas perbuatannya, Yeka dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Ditetapkan Tersangka Obstruction of Justice, Ini Perannya

Menkum Sebut Usia Pensiun Polri 60 Tahun Demi Aspek Keadilan

Kapal Phinisi di Labuan Bajo Diamankan Polisi, Diduga Angkut Solar Subsidi Ilegal

GKSR Desak DPR Buka Naskah Akademik RUU Pemilu ke Publik

Viral 25 Gerai Alfamart-Indomaret di Lombok Tengah Tutup, Ini Respons Mendag

Masjid Istiqlal Tiadakan Pembagian Daging Kurban Langsung saat Iduladha 1447 H

BNPB: Banjir Di Blora Rendam Puluhan Rumah Warga Hingga 2 Sekolah

Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi 4 Meter Mengintai Pada 25 28 Mei 2026

Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanis Setinggi 1.000 Meter

Pesta Miras Burujung Petaka, Pemuda Di Jember Tewas Hanyut Di Saluran Air Dam Talang

Prabowo Beri Taklimat Ke 1.000 Siswa TNI Hingga Polri Di Seskoad Bandung