10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2025, Nomor 1 Capai Rp165,2 Triliun
JAKARTA, iNews.id - Kementerian/Lembaga telah mendapatkan alokasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menempati urutan pertama dengan anggaran terbesar mencapai Rp165,2 triliun.
Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada RAPBN 2024 alokasinya terbanyak mencapai Rp146,98 triliun, pada tahun depan angkanya turun drastis.
Menurut data Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025 pada Bab 3 Belanja Negara, alokasi belanja kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini hanya sebesar Rp75,83 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menuturkan, setidaknya terdapat sejumlah fokus infrastruktur yang akan dibangun pada tahun depan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan sepanjang 128,1 kilometer (km) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sedangkan, pembangunan jalan tol menggunakan APBN akan jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun depan, pembangunan jalan tol yang dilakukan menggunakan uang negara totalnya hanya 4,83 km saja.
"Kami melanjutkan untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh sampai Papua, totalnya 128,1 km, kemudian melanjutkan konektivitas jalan bebas hambatan, ini 4,83 km, jauh lebih kecil karena umumnya berupa dukungan konstruksi," ujar Zainal dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan dan jembatan juga bakal menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan pembangunan jembatan.
Untuk sektor Sumber Daya Air, alokasi anggaran akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan bendungan yang belum rampung di era Pemerintahan Jokowi, pembangunan irigasi baru maupun yang sedang dalam konstruksi dengan total 17.000 hektare. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi.
Untuk Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran untuk beberapa program, seperti pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.
Sektor perumahan akan dikerjakan beberapa program seperti pembangunan hunian vertikal atau rusun regular untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati urutan kedua RAPBN tertinggi sebesar Rp126 triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Outlook 2024 sebesar Rp123,6 triliun.
Urutan berikutnya ditempati Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan anggaran mencapai Rp90,6 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Outlook 2023 sebesar Rp93,3 triliun.
Daftar 10 besar Kementerian/Lembaga dengan anggaran tertinggi dalam RAPBN 2024:
1. Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun
2. Polri: Rp126 triliun
3. Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp83,2 triliun
5. Kementerian Agama: Rp78 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun
7. Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun
8. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
9. Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun
10. Kejaksaan RI: Rp23,3 triliun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan anggaran belanja negara pada RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.
Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Jokowi menuturkan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, tuturnya.
Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.
