Dedi Mulyadi Siap Damaiakan Kisruh Kadin Jabar, Musprov Digelar Usai Lebaran

PURWAKARTA, iNewsBogor.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapannya untuk menengahi konflik internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat yang saat ini tengah dilanda dualisme kepemimpinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, saat bertemu dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan Ketua Caretaker Kadin Jabar, Agung Suryamal, di Gedung Sunda Kaler, Karesidenan Jabar 2, Kabupaten Purwakarta, pada Jumat (21/3/2025).

KDM Beri Jaminan Penyelesaian Konflik

Dalam pertemuan itu, KDM menegaskan bahwa dirinya siap memediasi pihak-pihak yang berseteru di tubuh Kadin Jabar agar konflik ini segera terselesaikan.

"Pak Ketum tenang saja, biar nanti saya yang tengahi. Akan saya panggil semua pihak yang berselisih untuk berdialog langsung di hadapan saya. Nanti beres," ujar KDM.

Ia juga menekankan bahwa Kadin Jawa Barat harus tetap menjadi organisasi profesional yang fokus pada pengembangan dunia usaha dan bukan menjadi ajang perebutan kekuasaan yang berujung pada praktik premanisme.

Pernyataan KDM tersebut juga merespons insiden yang terjadi pada Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Jabar di The Luxury Trans Bandung pada 3 Maret 2025 lalu. Saat itu, ratusan orang dengan atribut Kadin berusaha membubarkan acara dan meminta agar Musprov dihentikan.

Komitmen Membangun Iklim Usaha yang Sehat

Dalam pertemuan ini, KDM juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya menghapus pungutan liar dalam investasi, memberantas premanisme, serta membangun infrastruktur dan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik.

"Para pengusaha di Jawa Barat harus menyayangi lingkungan dan karyawannya. Jangan sampai telat bayar THR. Kalau saya sudah memberikan THR kepada warga Jabar lewat penghapusan denda pajak,"tambahnya.

Musprov Kadin Jabar Digelar Usai Lebaran

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan pentingnya menjaga soliditas Kadin Jabar. Menurutnya, organisasi ini harus berjalan seirama dengan Kadin Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

"Kita ingin memastikan bahwa Kadin Jabar tetap kompak dan solid, seperti Kadin Indonesia. Kita utamakan musyawarah terlebih dahulu sebelum masuk ke forum resmi seperti Musprov," ujar Anindya.

Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan Kadin Jabar saat ini berada di tangan Agung Suryamal sebagai Ketua Caretaker. Namun, untuk mendapatkan kepengurusan definitif, diperlukan mekanisme formal melalui Musprov yang rencananya akan dilaksanakan setelah bulan Ramadan.

"Saat ini, Kadin Jabar dipimpin oleh Pak Agung sebagai caretaker. Namun, untuk kepengurusan definitif, kita butuh mekanisme musyawarah dan forum resmi. Pak Gubernur akan membantu menyelesaikan persoalan ini dengan cara beliau," jelasnya.

Lebih lanjut, Anindya menekankan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, provinsi ini memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jawa Barat adalah barometer ekonomi nasional. Kami berharap semua proses berjalan lancar agar Kadin Jabar bisa terus berkontribusi bagi kemajuan dunia usaha," pungkasnya.

Dengan adanya jaminan penyelesaian konflik dari KDM dan rencana pelaksanaan Musprov usai Lebaran, diharapkan Kadin Jabar bisa kembali solid dan fokus pada pengembangan ekonomi serta investasi di provinsi ini.