Hongaria Mundur dari ICC saat Kunjungan Buronan Penjahat Perang Netanyahu

Pemerintah Hongaria memutuskan menarik diri dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), hari ini, tak lama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di negara itu untuk kunjungan kenegaraan.

Netanyahu merupakan buronan berdasarkan surat perintah penangkapan ICC.

Perdana Menteri Hongaria sayap kanan Viktor Orban mengundang Netanyahu ke Budapest pada bulan November, sehari setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.

Israel telah membunuh lebih dari 50.400 warga Palestina sejak Oktober 2023 di Gaza.

Sebagai anggota pendiri ICC, Hongaria berkewajiban menangkap dan menyerahkan siapa pun yang tunduk pada surat perintah dari pengadilan tersebut, tetapi Orban menegaskan Hongaria tidak akan menghormati putusan yang disebutnya, "Kurang ajar, sinis, dan sama sekali tidak dapat diterima."

Hongaria menandatangani dokumen pendirian ICC pada tahun 1999 dan meratifikasinya pada tahun 2001, tetapi undang-undang tersebut belum diumumkan.

Gergely Gulyas, kepala staf Orban, mengatakan pada November bahwa meskipun Hongaria meratifikasi Statuta Roma ICC, Statuta itu "tidak pernah dijadikan bagian dari hukum Hongaria", yang berarti tidak ada tindakan pengadilan yang dapat dilakukan di Hongaria.

Gulyas mengatakan kepada kantor berita negara MTI hari ini bahwa pemerintah akan meluncurkan proses penarikan diri di kemudian hari.

Orban telah mengemukakan prospek keluarnya Hongaria dari ICC setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Karim Khan pada Februari.

"Sudah waktunya bagi Hongaria untuk meninjau apa yang kami lakukan dalam organisasi internasional yang berada di bawah sanksi AS," ujar Orban di X pada Februari.

RUU tentang memulai proses penarikan diri dari ICC selama setahun kemungkinan akan disetujui parlemen Hongaria yang didominasi partai Fidesz Orban.

Netanyahu telah menikmati dukungan kuat selama bertahun-tahun dari Orban, sekutu penting yang telah siap memblokir pernyataan atau tindakan Uni Eropa yang kritis terhadap Israel di masa lalu.

Dukungan Orban untuk Israel telah dipertanyakan, dengan para ahli menuduhnya sebagai anti-Semitisme, termasuk citra yang dipromosikan dari pemodal Yahudi yang kuat yang berencana mengendalikan dunia.

Hakim ICC mengatakan ketika mereka mengeluarkan surat perintah bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya bertanggung jawab secara pidana atas tindakan termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan kelaparan sebagai senjata perang sebagai bagian dari "serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza".