3 Alasan Donald Trump Mengusir Para Simpatisan Palestina dari Amerika Serikat

Salah satu kebijakan Presiden Donald Trump yang menuai kecaman para aktivis hak asasi manusia (HAM) adalah mengusir para simpatisan Palestina atau individu yang memiliki hubungan dengan gerakan pro-Palestina dari Amerika Serikat (AS).

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, langkah Trump ini semakin menunjukkan pembelaannya yang berlebihan terhadap rezim Zionis Israel.

Bahkan, dalam langkah terbarunya, pemerintah Trump memeriksa akun media sosial para pemohon visa Amerika—yang diketahui mengkritik Israel tidak akan dibolehkan masuk Amerika.

3 Alasan Utama Trump Mengusir Para Simpatisan Palestina

1. Dukungan terhadap Israel

Menurut laporan analisis dari New York Times, keputusan mengusir para simpatisan Palestina dari Amerika Serikat sangat terkait dengan strategi Trump untuk mengamankan posisi politik di dalam negeri, terutama dengan kalangan pemilih pro-Israel yang kuat di AS.

Langkah ini juga menggarisbawahi kebijakan luar negeri yang lebih unilateral dan berpihak pada sekutu kuat Amerika, yaitu Israel, tanpa mempertimbangkan perspektif atau hak-hak Palestina.

Kebijakan luar negeri Trump yang sangat mendukung Israel sudah dimulai sejak masa kepresidenan pertamanya. Saat itu, Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem setelah secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Tak lama kemudian, Trump secara sepihak mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan—wilayah Suriah yang diduduki Israel.

2. Kebijakan Imigrasi yang Ketat dan Label "Teroris" bagi Pro-Palestina

Presiden Donald Trump dikenal dengan kebijakan imigrasi yang sangat ketat, dari masa pemerintahan pertamanya dan diulangi pada pemerintahan yang sekarang.Salah satu kebijakan tersebut adalah pembatasan terhadap warga negara dari negara-negara yang dianggap terhubung dengan kelompok "teroris" atau "radikal". Dalam konteks ini, simpatisan Palestina atau individu yang aktif mendukung agenda Palestina di luar negeri sering kali dianggap berada di sisi yang berlawanan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Pemerintahannya mengeluarkan berbagai aturan yang menargetkan individu-individu dengan afiliasi politik tertentu, termasuk pembatasan terhadap visa untuk mereka yang terlibat dalam gerakan pro-Palestina. Ini dipandang sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk mengurangi pengaruh ideologi tertentu yang dianggap merugikan keamanan nasional Amerika Serikat.

Kebijakan imigrasi yang ketat ini sering kali dipandang sebagai upaya untuk memperkuat citra Amerika sebagai negara yang aman dan bebas dari ancaman terorisme. Namun, kebijakan ini juga sering kali mengarah pada pengucilan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme atau "America First" yang diusung Trump.

Contoh kasus yang terkenal adalah penangkapan aktivis mahasiswa Mahmoud Khalil,penduduk tetap AS (pemegang green card) yang melakukan protes pro-Palestina di kampus Universitas Columbia di New York City.

"Kita harus mengeluarkan mereka semua dari negara ini," kata Trump pada awal Maret lalu, membela langkah penangkapan Khalil dan para simpatisan Palestina lainya.

"Mereka pembuat onar. Mereka agitator. Mereka tidak mencintai negara kita. Kita harus mengusir mereka," lanjut Trump saat itu.

3. Isu Keamanan Nasional AS

Pemerintahan Presiden Donald Trump menganggap bahwa para simpatisan Palestina, terutama yang terlibat dalam organisasi perlawanan Palestina seperti Hamas, dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Sering kali, individu yang terlibat dalam gerakan pro-Palestina dianggap memiliki afiliasi dengan kelompok yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh pemerintah AS, meskipun banyak dari mereka hanya mendukung hak-hak sipil Palestina tanpa terlibat dalam kekerasan.

Keputusan untuk mengusir mereka juga mencerminkan kekhawatiran pemerintah Trump terhadap potensi radikalisasi dan kegiatan ekstremis yang mungkin terkait dengan pendukung Palestina. Kebijakan ini sebagian besar dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga stabilitas domestik dan mengurangi ancaman yang dianggap dapat ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Palestina.

Langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri dan keamanan nasional pemerintahan Trump dapat saling berinteraksi.

Pemerintah Trump, yang mengedepankan keamanan domestik dan internasional, menganggap bahwa mengurangi pengaruh kelompok pro-Palestina adalah bagian dari langkah besar untuk mencegah potensi ancaman terhadap integritas negara.

Meski demikian, pendekatan ini sering dikritik sebagai langkah yang terlalu mengeneralisasi dan dapat mengarah pada marginalisasi kelompok minoritas yang memiliki pandangan berbeda.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt memperjelas alasan dari tindakan Trump terhadap para simpatisan Palestina. Meski demikian, langka ini bertentangan dengan "Bill of Rights", prinsip AS untuk melindungi kebebasan berbicara dan hak untuk berkumpul.

Leavitt menyalahkan protes Khalil dan para simpatisan Palestina lainnya karena dilakukan di kampus-kampus AS.

"Ini adalah individu yang mengorganisasi protes kelompok yang tidak hanya mengganggu kelas-kelas di kampus dan melecehkan mahasiswa Yahudi Amerika dan membuat mereka merasa tidak aman di kampus mereka sendiri, tetapi juga mendistribusikan selebaran propaganda pro-Hamas dengan logo Hamas," kata Leavitt.

"Itulah perilaku dan aktivitas yang dilakukan individu ini," ujarnya.