Profil Aleksandar Vucic, Presiden Serbia yang Didemo 1 Juta Warganya karena Kasus Korupsi
Aleksandar Vucic yang lahir pada 5 Maret 1970 di Beograd, Serbia, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Presiden Serbia sejak 31 Mei 2017.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Perdana Menteri Serbia dari 2014 hingga 2017 dan sebagai Menteri Pertahanan pada 2012.
Karier politiknya dimulai dengan keterlibatannya dalam Partai Radikal Serbia (SRS) yang nasionalis, sebelum akhirnya mendirikan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berhaluan kanan-tengah pada 2008.
Pendidikan dan Awal Karier
Vucic menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Beograd. Setelah lulus, dia bekerja sebagai jurnalis di Pale, Bosnia dan Herzegovina, dan terlibat dalam media yang mendukung kebijakan nasionalis Serbia selama perang Yugoslavia.Pada 1993, dia bergabung dengan SRS dan dengan cepat naik pangkat, menjadi Sekretaris Jenderal partai tersebut pada 1994.
Peralihan Politik dan Pembentukan SNS
Pada 2008, setelah perpecahan dalam SRS terkait arah politik partai, Vucic bersama Tomislav Nikolic mendirikan SNS dengan tujuan mengadopsi platform yang lebih pro-Eropa dan reformis.Langkah ini menandai pergeseran signifikan dari nasionalisme keras menuju integrasi Eropa dan reformasi ekonomi.
SNS berhasil memenangkan pemilu parlemen pada 2012, membuka jalan bagi Vucic untuk memainkan peran kunci dalam pemerintahan Serbia.
Kepemimpinan sebagai Perdana Menteri dan Presiden
Sebagai Perdana Menteri, Vucic memfokuskan diri pada reformasi ekonomi, menarik investasi asing, dan mendorong integrasi Serbia ke Uni Eropa.Namun, kepemimpinannya juga dikritik karena kecenderungan otoriter, termasuk kontrol media yang ketat dan tekanan terhadap oposisi politik.
Pada 2017, dia terpilih sebagai Presiden Serbia, posisi yang lebih seremonial, tetapi dia tetap mempertahankan pengaruh signifikan dalam politik negara.
Kontroversi dan Tuduhan Korupsi
Pada November 2024, insiden tragis terjadi di stasiun kereta Novi Sad, di mana atap beton runtuh dan menewaskan 15 orang.Insiden ini memicu protes besar-besaran yang dipimpin mahasiswa, menuduh pemerintah korupsi dan kelalaian dalam pengawasan proyek infrastruktur.
Protes tersebut berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan reformasi dalam pemerintahan.
Protes Massal dan Tuntutan Pengunduran Diri
Pada Maret 2025, ratusan ribu warga Serbia berkumpul di Beograd dalam protes terbesar dalam sejarah modern negara tersebut, menuntut pengunduran diri Vucic dan pemerintahannya.Para demonstran menuduh pemerintah terlibat dalam korupsi sistemik, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan kegagalan menjaga keselamatan publik.
Mereka juga menuntut reformasi mendalam dalam sistem pemerintahan Serbia dan peningkatan anggaran pendidikan.
Respon Pemerintah dan Situasi Terkini
Pemerintah Serbia menanggapi protes tersebut dengan menyangkal tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.Namun, insiden seperti penggunaan dugaan senjata sonik ilegal untuk membubarkan demonstran menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil dan komunitas internasional.
Pada Mei 2023, sebelum puncak protes, Vucic mengundurkan diri sebagai ketua SNS, tetapi tetap menjabat sebagai Presiden Serbia.
Langkah ini dilihat oleh beberapa pihak sebagai upaya untuk meredakan ketegangan politik dan memenuhi sebagian tuntutan demonstran.
Pandangan Internasional dan Masa Depan Politik
Komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, memantau situasi di Serbia dengan cermat, menyerukan dialog antara pemerintah dan oposisi serta menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.Masa depan politik Vucic dan stabilitas Serbia saat ini berada di persimpangan, tergantung pada bagaimana pemerintah menanggapi tuntutan rakyat dan melakukan reformasi yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, situasi di Serbia mencerminkan ketegangan antara aspirasi demokratis rakyat dan tantangan dalam mengatasi korupsi serta memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
