Pertamina Butuh Tambahan Investasi Rp30 Triliun untuk Produksi BBM Euro 5

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) telah menanamkan modal sekitar 5 miliar dolar AS atau setara Rp77,1 triliun di Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk memproduksi bahan bakar mesin (BBM) Euro 4 dan 5. Untuk meningkatkan produksi di kilang nilai investasi tersebut masih tergolong kurang, diperkirakan dana 2 miliar dolar AS atau setara Rp30 triliun.

"Melalui investasi Pertamina di RDMP Balikpapan, kami sudah investasi sekitar 5 miliar dolar AS, itu akan bisa produksi BBM kualitas Euro 5. Tapi memang untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir 2 miliar dolar AS," ujar SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso dalam Media Briefing bertema 'Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas' di Jakarta dikutip, Rabu (11/9/2024).

Wisnu menambahkan, nilai investasi yang cukup besar tersebut akan memberikan kompensasi terhadap harga jual produk di pasar karena ada biaya tambahan dalam proses produksinya.

Hingga saat ini, Pertamina masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait penyaluran atau perdagangan bahan bakar rendah sulfur tersebut.

"Untuk itu kami sedang menunggu Pemerintah untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM karena kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who's gonna pay the bill," tuturnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menstandarkan BBM yang dikonsumsi kendaraan bermotor dengan mesin Euro 4 dan 5. Hal ini dalam rangka memperbaiki emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan dari penggunaan BBM fosil.

"Kita mau kualitas yang lebih bagus, kita mau standar ke mesin Euro 4 dan 5," ujar Luhut usai peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Luhut menambahkan, saat ini beban kerugian yang ditanggung dari penggunaan BBM yang memiliki emisi gas buang kotor cukup besar. Baik dari sisi fiskal APBN, maupun ongkos kesehatan masyarakat yang terdampak dari adanya polusi udara.

Mestinya, pemerintah bisa berhemat hingga Rp45 triliun atau lebih untuk memberikan subsidi BBM yang saat ini bisa digunakan oleh semua orang. Hal ini dianggap kurang efektif karena banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebetulnya tidak memerlukan subsidi.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp45 triliun atau lebih," tuturnya.