6 Fakta Pencairan Bansos 2024 Dihentikan Jelang Pilkada Serentak
JAKARTA - Pencairan bantuan sosial ( bansos ) tahun 2024 tiba-tiba dihentikan menjelang Pilkada Serentak yang akan digelar di berbagai daerah. Keputusan ini memicu berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat dan pihak yang terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penghentian pencairan bansos ini dilakukan berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Kalau memang ada surat itu ya kami akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu selepas mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (17/11/2024).
Meskipun pemerintah mengungkapkan bahwa penghentian ini merupakan bagian dari langkah teknis, sejumlah pihak khawatir dana bansos bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Berikut 6 fakta pencairan bansos 2024 yang dihentikan jelang pilkada serentak:
1. Disalurkan Usai Pilkada
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bantuan sosial (bansos) akan disalurkan usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak.
Menurut Gus Ipul, pihaknya akan mengikuti aturan yang diberlakukan untuk mendukung terciptanya kondusifitas jelang pilkada serentak.
"Ini untuk menghindari kontroversi di masa-masa pilkada agar semua tenang, setelah kita Pilkada baru kita salurkan," kata Gus Ipul.
2. Terdapat Daerah Terkecuali
Meski demikian, Tito mengatakan, sejumlah daerah masih perlu untuk di salurkan bansos. Terkhusus, kata dia, untuk daerah yang terdampak bencana seperti Sikka, Flores Timur yang terdampak oleh erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
"Kecuali tadi Pak, kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang ngungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan itu," terang Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Minggu (17/11/2024).
