PDNS Diserang Hacker, Komisi DPR Kritik BSSN : Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengkritik keras Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian soal serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengganggu layanan publik seluruh Indonesia.
Kritik itu disampaikan TB Hasanuddin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo Budi Arie dan BSSN di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Ini sebenarnya kecelakaan atau kebodohan nasional?" ucap TB Hasanuddin.
BACA JUGA:
TB Hasanuddin juga mengaku prihatin, selama 5 tahun menjalin kerja sama dengan BSSN, selalu saja mendapatkan laporan tentang serangan siber.
"Prihatin, kita sudah hampir 5 tahun bekerja sama dengan mitra terutama BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif," ungkapnya.
Pihaknya mencatat, ada 1.011.209 insiden serangan siber yang dialami Indonesia selama tahun 2023.
Ternyata Suami Pengacara Kasus Vina Cirebon Merupakan Korban Pembunuhan Tahun 2018 dan Masih Buron
"Dalam catatan kami saja serangan pada tahun 2023 itu 1.011.209 insiden. Tetapi terus terus aja begitu, apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya upaya supaya insiden itu tidak terjadi," jelasnya.
BACA JUGA:
Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan terkait langkah mitigasi terhadap digital forensik yang telah dilakukan BSSN.
"Soal ransomware, ini kan sekarang dikunci oleh hacker saya ingin tanyakan forensik digital sampai mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami ransomware itu pertama mengunci, kedua diperbaiki. Dan kalah diperbaiki menurut data yang ada sulit, tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen bahkan itu tadi hanya 2 persen," tuturnya.
TB Hasanuddin juga mempertanyakan terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BSSN untuk memberikan perlidungan terhadap seluruh lembaga.
"Dan apakah sumber daya manusia yang dimiliki BSSN cukup tidak untuk memberikan protek kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT. Karena dalam data kami 282 instansi justru hancur hanya 44 saja yang diprediksi bisa kembali pulih dan itu hanya mungkin di bawah 100 persen," tandasnya.
