HUT Bhayangkara Ke-78, Pengamat Nuning: Polri Harus Lebih Prediktif
JAKARTA - Pengamat pertahanan dan militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, Revisi UU TNI dan UU Kepolisian setelah 20 tahun lebih ditujukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, dan tindak pidana sebagai efek negatif kemajuan teknologi, dan pelanggaran kedaulatan di ruang siber dan ruang angkasa saat ini sangat mendesak untuk segera diatasi.
"Apalagi ada kebocoran dana PDN yang mengundang tanya dan kekhawatiran masyarakat saat ini. Perang Siber tengah terjadi perlu penanganan cepat," kata Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).
Kata perempuan yang kerap disapa Nuning itu, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh Polri lebih ditujukan untuk mengatasi Kejahatan Lintas Negara (Transnational Organized Crimes) dan tindak pidana Perusahaan Multinational (Multinational Corporation).
"Polri harus Prediktif, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Sehingga Polri tidak reaktif, tapi juga proaktif. Objek penyadapan berhubungan dengan keamanan nasional non- kamtibmas. Berbeda dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh TNI lebih ditujukan untuk kontra intelijen dan spionase yang dilakukan oleh agen-agen rahasia negara lain. Segala sesuatunya harus dalam koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN)," bebernya.
