50 Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA, iNews.id - Contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka berikut ini bisa jadi referensi belajar siswa, baik di sekolah maupun rumah. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pelajaran yang mengajarkan siswa nilai-nilai hak dan kewajiban disertai dengan hukumannya. 

Dengan mempelajari contoh soal PKN, siswa dapat menguji pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

Melansir berbagai sumber, berikut contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka yang bisa dipelajari, Sabtu (2112/2024). 

Contoh Soal UAS PKN 

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Eksekutif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

A. MPR, DPR, DPRD dan DPD

B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 

E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Jawaban: D

4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: A

5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: E

6. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, 

hukum dan keamanan.

Jawaban: A

7. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

A. Membentuk kabinet menteri

B. Membahas rancangan undang-undang APBN

C. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN

D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Jawaban: A

8. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

Jawaban: D

9. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman…

A. Kementerian Pariwisata

B. Kementerian Perhubungan

C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jawaban: C

10. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. 

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, 

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: A

11. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Eksekutif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

12. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: C

13. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

A. MPR, DPR, DPRD dan DPD

B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 

E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Jawaban: D

14. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

Jawaban: A

15. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: E

16. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 

adalah ….

A. Menetapkan dan mengesahkan APBN

B. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan

C. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin departemen

D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

Jawaban: E

17. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri 

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. 

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan 

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 5

D. 4 dan 6

E. 5 dan 6

Jawaban: D

18. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri kesekretariatan negara

E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Jawaban: A

19. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

A Membentuk kabinet menteri

B Membahas rancangan undang-undang APBN

C Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN

D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

E Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Jawaban: A

20. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....

A Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

B Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

C Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

D Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

E Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Jawaban: D

21. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

A Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

B Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

C Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

D Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

E Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

Jawaban: D

22. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri 

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. 

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan 

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

A 1 dan 2

B 2 dan 3

C 3 dan 5

D 4 dan 6

E 5 dan 6

Jawaban: D

23. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

A Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

B Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

C Mengembangkan prinsip toleransi, kerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Jawaban: E

24. Perhatikan data dibawah ini :

1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan 

2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementasi dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor....

A 1 dan 2 

B 1 dan 3 

C 1 dan 4

D 2 dan 4 

E 3 dan 4

Jawaban: D

25. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....

A Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

B Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

Jawaban: D

26. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali … .

A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya

B Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia

C Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

D Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute 

E Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan

Jawaban: D

27. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

Jawaban: D

28. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga di dalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....

A. Pancasila dapat diubah oleh pembentuk negara itu sendiri

B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat 

C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal

D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa

E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

Jawaban: E

29. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….

A Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

B Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

C Mengembangkan prinsip toleransi, kerja sama dan kekeluargaan dalam setiap 

perikehidupan

D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Jawaban: E

30. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. 

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, 

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: A

31. Siapa nama Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang biasa disebut dengan istilah BPUPKI...

A. Ir. Sukarno

B. Soepomo

C. Moh. Yamin

D. Radjiman Wedyodiningrat

E. Wahid Hasyim

Jawaban: D

32. Kapan sidang resmi pertama BPUPK atau BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) diselenggarakan?

A. 1 Maret 1945

B. 29 Mei–1 Juni 1945

C. 10–17 Juli 1945

D. 18 Agustus 1945

E. 17 Agustus 1945

Jawaban: B

33. Berikut ini yang termasuk nama dua tokoh perempuan anggota BPUPK atau BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ialah...

A. Maria Ulfah Santoso dan Christina Martha Tiahahu

B. Raden Dewi Sartika dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito

C. Christina Martha Tiahahu dan Maria Walanda Maramis

D. SK Trimurti dan Fatmawati

E. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Ulfah Santoso

Jawaban: E

34. Salah satu sila Pancasila yang sempat diusulkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya di dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Apa maknanya?

A. Bangsa Indonesia memimpin persatuan bangsa-bangsa di seluruh dunia

B. Bangsa Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal

C. Bangsa Indonesia mengampanyekan perikemanusiaan secara internasional

D. Bangsa Indonesia mendukung prinsip-prinsip internasionalisme

E. Bangsa Indonesia menjalankan politik internasional yang berperikemanusiaan

Jawaban: E

35. Pada saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri negara Indonesia menjunjung komitmen....

A. Mendahulukan kelompok daripada persatuan dan kesatuan bangsa

B. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi

C. Memiliki perasaan ragu terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia

D. Mengutamakan pemenuhan hak daripada pelaksanaan kewajiban

E. Mendukung kepentingan Jepang dalam perang dunia II

Jawaban: b

36. Berikut ini adalah nilai-nilai semangat para tokoh pendiri negara Indonesia pada saat bermusyawarah untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, kecuali...

A. Mempunyai semangat membebaskan Indonesia dari penjajahan

B. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan kelompok

C. Siap dan rela berkorban jiwa-raga untuk meraih kemerdekaan Indonesia

D. Berusaha dengan berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan

E. Membenci dan memusuhi semua negara yang pernah menjajah dan siap memeranginya

Jawaban: E

37. Daftar berikut ini adalah contoh tantangan tantangan penerapan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kecuali...

A. Kemunculan paham baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

B. Adanya pengaruh budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia

C. Menyebarnya informasi yang salah tentang Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya

D. Menguatnya pengaruh ideologi global, terutama kapitalisme

E. Menguatnya kesadaran kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi

Jawaban: E

38. UUD 1945 yang kini berlaku di Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun...

A. 1945, 1950, 1959, 1998

B. 1945, 1959, 1965, 1998

C. 2001, 2002, 2004, 2005

D. 1999, 2000, 2001, 2002

E. 1997, 1998, 2001, 2002

Jawaban: D

39. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, dalam konteks budaya hukum Pancasila?

A. Kesadaran bahwa sikap warga dan tata nilai dalam masyarakat menentukan pemberlakuan hukum

B. Kesadaran tentang pentingnya menciptakan masyarakat yang hidup bahagia dan sejahtera

C. Kesadaran bahwa nilai-nilai dalam diri setiap individu berkaitan dengan hukum yang berlaku

D. Kesadaran bahwa hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat

E. Kesadaran bahwa penegakan hukum akan mengubah kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat

Jawaban: C

40. Ciri-ciri kesadaran hukum tinggi telah dimiliki oleh seorang warga negara atau masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali....

A. Memiliki pengetahuan luas tentang hukum sehingga bisa memanfaatkan celah-celahnya

B. Aktif mendukung aparat untuk menindak dengan tegas dan adil setiap pelanggaran hukum

C. Memahami dengan baik dan benar hak maupun kewajiban warga negara

D. Mendukung aparat menegakkan hukum tanpa diskriminasi

E. Menyelesaikan segala masalah hukum sesuai prosedur yang diatur oleh negara

Jawaban: a

41. Semua warga negara Indonesia diharapkan mempunyai tingkat ketaatan hukum yang tinggi karena...

A. terpaksa

B. suka rela

C. ketakutan

D. mendapat hadiah

E. pamrih

Jawaban: B

42. Indonesia adalah negara hukum. Maka, penegakan peraturan perundang-undangan penting dilaksanakan di Indonesia. Manfaat penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat

B. Menyelesaikan konflik antar-individu maupun antar-kelompok

C. Menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial

D. Menguntungkan orang-orang kaya dan berpendidikan

E. Menegakkan keadilan di tengah masyarakan

Jawaban: D

43. Contoh perilaku taat hukum di masyarakat dan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan semua tetangga

B. Menghindari penyebaran informasi salah dan hoaks

C. Memenuhi tugas membersihkan kelas sesuai jadwal piket

D. Mengutamakan dialog atau mediasi dalam penyelesaian konflik antar-kelompok

E. Mendatangi Tempat Pemungutan Suara saat pemilihan umum dilaksanakan

Jawaban: E

44. Contoh dampak dari sikap yang tidak mematuhi norma masyarakat dan peraturan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...

A. merusak tata pergaulan di tengah masyarakat yang harmonis

B. menimbulkan keresahan di tengah masyarakat

C. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat

D. Menjadi semakin populer di tengah masyarakat

E. Menerima sanksi sosial atau ditindak oleh aparat penegakan hukum

Jawaban: D

45. Apa yang dimaksud dengan selaras, serasi, dan seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?

A. Mendapatkan pemenuhan hak individu tidak berkaitan dengan kewajibannya

B. Mendapatkan hak perlu lebih diutamakan daripada pelaksanaan kewajiban

C. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku

D. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tanpa memperdulikan pemenuhan hak

E. Mencemooh setiap orang yang aktif menuntut haknya

Jawaban: C

46. Cermati daftar jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun secara acak berikut ini:

(1) UUD NRI 1945

(2) Peraturan Presiden

(3) Peraturan Pemerintah

(4) Perda Kabupaten/Kota

(5) Perda Provinsi

(6) Ketetapan MPR (Majelis Perpusywaratan Rakyat)

(7) Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar adalah nomor....

A. 1, 7, 3, 4, 5, 6, 2

B. 1, 6, 7, 3, 2, 5, 4

C. 1, 4, 5, 6, 2, 7, 3

D. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6

E. 1, 6, 2, 7, 4, 5, 3

Jawaban: B

47. Apa yang dimaksud dengan prinsip "lex superiori derogat legi inferiori" dalam kaitanya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan?

A. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

B. Semua peraturan perundang-perundangan mempunyai kedudukan yang setara

C. Peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat

D. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak berkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi

E. Semua peraturan perundang-undangan tidak harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

Jawaban: B

48. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang hubungan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota dengan perda provinsi, kecuali...

A. Kedudukan perda kabupaten lebih rendah daripada perda provinsi

B. Kedudukan perda provinsi lebih tinggi daripada perda kabupaten/kota

C. Perda kabupaten/kota harus selaras dengan perda provinsi

D. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi diperbolehkan bertentangan

E. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi sesuai dengan undang-undang

Jawaban: D

49. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia selain UUD 1945 adalah...

A. UUDS yang berlaku pada 1950-1959

B. UU Cipta Kerja

C. UU Omnibuslaw

D. Norma musyawarah mufakat

E. Pancasila

Jawaban: A

50. Solusi yang harus dilakukan ketika ada regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di atasnya adalah....

A. Membiarkannya terjadi

B. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum

C. Mengubah isi kedua-duanya

D. Membatalkan kedua-duanya

E. Melanjutkan pemberlakuannya sampai ada masalah terjadi

Jawaban: B

Demikian ulasan mengenai contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat!