Duh! Menkes Ungkap Harga Obat di RI 5 Kali Lebih Mahal dari Malaysia gegara Hal Ini

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan harga obat di Malaysia. Bahkan, harganya lima kali lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan alat kesehatan dan obat-obatan. Awalnya, ia berharap harga alat kesehatan dan obat-obatan dapat disamakan dengan negara-negara tetangga dari Indonesia.

"Pertama, harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara tetangga. Kan di kita harga alkes dan obat-obatan mahal," ucap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat di Malaysia.

"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen," tutur dia.

Apa penyebab tingginya harga obat di Indonesia? Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Ia pun menjelaskan tingginya harga obat di Indonesia dikarenakan inefisiensi dalam perdagangan, masalah tata kelola dan transparansi. Akibatnya, biaya tersebut pun membengkak.

"Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga kan," katanya.

Budi mengaku telah berkomunikasi dengan asosiasi industri alat kesehatan dan obat-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga obat menjadi lebih murah.

"Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri dalam negeri. Jangan kalau impor barang jadi bea masuknya 0, tapi kemudian biaya komponen impornya karena kita komponennya masih impor justru itu dipajakin, kan jadi kalo industri dalam negeri kita bikin pasti kita tidak kompetitif karena udah ada biaya bea masuk disana," tutur Budi. 

"Tapi itu emang butuh koordinasi, yang tau kan menteri teknisnya kan harus ngomong dengan menteri perindustrian yang nanti ngatur. Kemudian juga kita mengusulkan ke kementerian keuangan mengenai policynya seperti apa. Nah koordinasi itu yang di indonesia kan mahal ya," ucap dia.