Rapat Bareng DPR, Sri Mulyani Pamer Mampu Hemat Anggaran Kemenkeu hingga Rp2,21 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat di Komisi XI DPR RI. Dalam kesempatan itu, ia memamerkan keberhasilannya menghemat anggaran hingga Rp2,21 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, rapat tersebut pada dasarnya untuk membahas Laporan Keuangan Kemenkeu dalam APBN tahun anggaran 2023. Namun, dalam perjalanan dari 2020-2023 Kemenkeu mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,21 triliun.

Adapun tahun 2023, Kemenkeu mendukung agenda pembangunan Indonesia melalui empat program teknis, yaitu (1) Kebijakan Fiskal; (2) Penerimaan Negara; (3) Belanja Negara; (4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR); dan 1 program Dukungan Manajemen.

"Anggaran Kemenkeu TA 2023 yang telah disetujui Komisi XI, dikelola secara hati-hati, efisien, dan disiplin. Dengan melakukan simplifikasi berbagai proses bisnis dan integrasi pemanfaatan teknologi digital (khususnya sejak masa pandemi), Kemenkeu telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp2,21 triliun pada periode TA 2020-2023," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Rabu (21/8/2024).

Berdasarkan paparannya, jika dibagi menurut tahun anggaran, efisiensi paling banyak dilakukan pada 2020 dengan Rp1,12 triliun. Kemudian pada 2021 sebesar Rp425,72 miliar, di 2022 sebesar Rp435,40 miliar, serta 2023 sebesar Rp232,32 miliar.

Sri Mulyani mengatakan ada 11 titik yang melakukan efisiensi setiap tahunnya. Efisiensi ini dilakukan berkat digitalisasi.

"Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," ucap dia.

"Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya," tutur Sri Mulyani.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan, berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan dari Komisi XI DPR RI juga terus ditindak lanjuti.

Terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan belanja berkualitas, pemetaan kategori BUMN yang mendapat prioritas dukungan fiskal, progres pembangunan CoreTax, dan pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi.

"Alhamdulillah berkat sinergi yang baik dengan seluruh K/L dan BUMN juga dukungan dari BPK dan Komisi XI, anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 dapat dikelola secara baik dan terjaga," ujar dia.