Tolak Kenaikan UKT, KM ITB Keluarkan Enam Tuntutan untuk Rektorat
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menolak keras kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keluarnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOP).
Adapun kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh ITB di antaranya mahasiswa sarjana ITB yang diterima melalui jalur reguler seperti SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri memiliki kewajiban dalam pembayaran UKT dengan besaran yang diwajibkan oleh mahasiswa.
Sedangkan range besaran UKT per semester pada semua program studi (prodi) FMIPA yakni Rp5.000.000 sampi Rp12.500.000. Sedangkan, program studi SITH, SF, SBM, FITB, FTTM, STEI, FTSL, FTI, FTMD, SPPAK dan FSRD biaya UKT mencapai Rp5.000.000 sampai Rp14.500.000.
Sementara semua program studi fakultas dan sekolah di ITB Kampus Cirebon, Rp5.000.000 sampai Rp12.500.000.
Menurut Wakil Menteri Koordinator Sosial Politik Kabinet KM ITB, Revanka Mulya, kebijakan baru yang diterapkan pihak ITB ini menjadi beban baru untuk mahasiswa.
"Besaran UKT ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada rentang Rp0 - Rp12.500.000 (Fakultas NonSBM) dan Rp0 - Rp20.000.000 (SBM)," ucap Revanka, Senin (27/5/2024).
Ravenka mengatakan, tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk mahasiswa jalur reguler Seleksi Mandiri, dikenai tiap semesternya dengan besaran yang beragam. Diketahui, besaran IPI paling rendah berada di kisaran Rp98.336.000 sampai Rp100.000.000.
Sementara besaran IPI paling tinggi adalah Rp141.000.000. Besaran IPI ini mengalami kenaikan yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Pada tahun sebelumya, IPI hanya dibayarkan satu kali saat pendaftaran ulang mahasiswa baru," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kabinet KM ITB, Fidela Marwa Huwaida mengatakan, KM ITB mengeluarkan enam poin sikap yang menolak keras keluarnya peraturan baru itu.
Pertama, KM ITB menuntut transparansi pihak Rektorat terkait rentang UKT per golongan untuk mahasiswa baru Program Sarjana tahun ajaran 2024/2025.
"Menuntut pihak Rektorat ITB untuk tetap mengadakan cicilan pembayaran UKT pertama saat daftar ulang mahasiswa baru Program Sarjana tahun ajaran 2024/2025 dengan besaran cicilan yang wajar dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa baru tersebut," kata Fidela.
Kemudian, KM ITB juga menuntut pihak Rektorat ITB untuk segera menerbitkan pengajuan keringanan bagi mahasiswa baru Program Sarjana tahun ajaran 2024/2025, khususnya jalur SNBP.
"Selain itu, KM ITB menuntut transparansi pihak Rektorat ITB terkait persentase paling sedikit 20 persen mahasiswa yang mendapat UKT I, II, dan mahasiswa penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi," tuturnya.
KM ITB menuntut pihak rektorat untuk mengevaluasi besaran IPI yang diterima oleh mahasiswa baru Program Sarjana jalur Seleksi Mandiri tahun ajaran 2024/2025 karena IPI yang ditetapkan saat ini mengalami peningkatan hingga 300 - 500 dari tahun tahun sebelumnya.
"Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang tidak berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh mahasiswa," tandasnya.
