Penggiat Pendidikan Silang Pendapat Soal Progam Makan Bergizi Gratis
TANGERANG, iNewsBanten - Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan diprioritaskan setelah pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Program ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid.
Hal ini disampakan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). Program MBG Tujuan utamanya untuk menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas.
"Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting," ujarnya.
Menurutnya, selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah. Sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Senada dengan itu, Ahmad Fadilah Guru SMK Tangerang global mengatakan bahwa tujuan MBG ini bagus, karena memang belum terlaksana saja jadi belum bisa dilihat keberhasilannya.
“iya, program tersebut sudah ada target siapa saja yang menerima,” kata Fadilah.
Fadilah melanjutkan sebagai perbandingan beberapa negara juga sudah pernah melakukan program itu dan hasilnya positif di wilayah anak-anak pedesaan. Fadil juga melanjutkan program ini juga bisa menaiki perekonomian.
“sekitar 2 malah bisa jadi menaikan, intinya dengan anggaran segitu, tapi kan belum ada bukti konkrit dan detailnya,” lanjut Fadilah.
Berbeda dengan Fadilah, hal tersebut ditanggapi langsung oleh Penggiat Pendidikan Kota Tangerang Muhamad Indra Ramdan. Menurutnya, apa yang disampaikan pemerintah terkait tujuan utama program itu tidak akan berjalan efektif dan serius.
“program ini tidak menjamin pada peningkatan nutrisi, apalagi program ini memakai anggaran yang cukup tebal 71 Triliun,” ungkap Indra.
Ia juga melanjutkan untuk sebaiknya pemerintah lebih serius pada kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah yang sampai ini belum merata, terutama di daerah-daerah pelosok.
“iya ada masalah yang lebih serius jika bicara pendidikan di Indonesia seperti kesejahteraan guru dan fasilitas penunjang pembelajaran yang belum merata. Dan yang terpenting pembentukan kurikulum yang relevan dan masuk akal,” sambungnya.
Menyoal persoalan tersebut, Indra memberikan pandangan bahwa Indonesia belum tepat membuat program pemberian makan gratis dalam kondisi Indonesia yang belum menjadi negara maju, yang per Juli 2024, utang pemerintah kini tembus Rp 8.502,69 triliun.
“tugas pemerintah itu mencerdaskan karena minat baca orang Indonesia masih rendah, oleh karena itu basis kebijakannya harus juga melibatkan keaktifan akal, misal supaya mampu berpikir kritis, tidak malu berargumen dan menyusun pertanyaan yang logis,” tutup Indra.
