Trump Rilis 80 Ribu Dokumen Terkait Pembunuhan JFK

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merilis dokumen terkait pembunuhan Presiden John F. Kennedy (JFK) pada 1963. Langkah ini merupakan realisasinya untuk memenuhi janji kampanye dalam meningkatkan transparansi tentang peristiwa tragis di Texas tersebut. 

80.000 Dokumen Diterbitkan di Situs Web Resmi

Dilansir dari Reuters, Arsip Nasional AS mulai menerbitkan lebih dari 80.000 dokumen elektronik terkait pembunuhan Kennedy di situs web mereka pada Selasa malam (18/3/25). Sebelum dirilis, pengacara Departemen Kehakiman menghabiskan waktu berjam-jam untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut. 

Dokumen-dokumen ini, termasuk memo rahasia dalam format PDF, memberikan gambaran tentang ketegangan yang terjadi saat itu, terutama terkait hubungan AS dengan Uni Soviet setelah Krisis Rudal Kuba tahun 1962 yang hampir memicu perang nuklir. 

Isi Dokumen

Banyak dari dokumen tersebut berisi laporan penyelidikan tentang Lee Harvey Oswald, orang yang diduga membunuh Kennedy. Dokumen ini menelusuri keberadaannya di Uni Soviet dan aktivitasnya sebelum kejadian di Dallas pada 22 November 1963. Namun, sejauh ini tidak ditemukan bukti baru yang bertentangan dengan versi resmi peristiwa tersebut. 

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan cabinet Trump, Robert F. Kennedy Jr., yang juga keponakan JFK, percaya bahwa CIA terlibat dalam pembunuhan pamannya. Namun, CIA menolak tuduhan tersebut.

Cucu JFK, Jack Schlossberg, mengungkapkan di media sosial bahwa keluarga Kennedy tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang rilis dokumen ini. Sementara itu, sejarawan Harvard, Fredrik Logevall, menyatakan bahwa meskipun dokumen baru ini berguna, kemungkinan besar tidak akan mengubah pemahaman yang sudah ada tentang peristiwa tersebut. 

Salah satu dokumen rahasia berisi wawancara dengan seorang pegawai CIA bernama Lee Wigren pada 1964. Wawancara ini membahas ketidaksesuaian informasi yang diberikan Departemen Luar Negeri dan CIA kepada Komisi Warren, yang bertugas menyelidiki pembunuhan JFK. 

Dokumen lain dari Departemen Pertahanan tahun 1963 membahas Perang Dingin dan kebijakan AS terhadap Amerika Latin, khususnya terkait Fidel Castro. Salah satu dokumen menyebutkan bahwa Castro tidak berniat memicu perang dengan AS tetapi lebih mungkin meningkatkan dukungannya terhadap gerakan komunis di Amerika Latin. 

Mengungkap Operasi Kuba

Dokumen dari Januari 1962 juga mengungkap keberadaan "Operasi Mongoose" atau "Proyek Kuba," yaitu operasi rahasia yang dipimpin CIA untuk menggulingkan pemerintahan Castro. Operasi ini disetujui oleh Kennedy pada 1961. 

Saat menjabat, Trump menandatangani perintah yang meminta FBI untuk mencari dan merilis ribuan dokumen baru tentang pembunuhan JFK. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Departemen Kehakiman memerintahkan pengacara yang menangani masalah keamanan nasional untuk meninjau kembali catatan terkait kasus ini. 

Direktur Intelijen Nasional saat itu, Tulsi Gabbard, menyebut langkah Trump sebagai awal dari "era transparansi maksimum." Sementara itu, sejarawan Alice L. George mengatakan bahwa keingintahuan publik tentang kasus ini terus berkembang, karena banyak yang percaya ada bukti penting yang masih tersembunyi. 

Tak Jawab Pertanyaan Publik AS

Namun, Alice L. George juga menegaskan bahwa kemungkinan besar dokumen pemerintah tidak akan bisa sepenuhnya menjawab pertanyaan publik.

"Saya pikir akan ada lebih banyak rilis rekaman," pungkasnya. "Saya sungguh meragukan bahwa akan ada pengungkapan yang hebat. Laporan Komisi Warren dibuat dengan baik, tetapi dibuat saat banyak pelaku utama masih hidup. Jauh lebih sulit untuk menemukan kebenaran saat sebagian besar orang yang terlibat sudah meninggal," tutupnya.

Secara resmi, pembunuhan Kennedy masih dianggap sebagai tindakan seorang penembak tunggal, yaitu Oswald. Namun, berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak warga Amerika percaya ada konspirasi di balik kematian JFK. 

Selain dokumen JFK, Trump juga berencana merilis dokumen terkait pembunuhan pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. dan Senator Robert Kennedy, yang keduanya terbunuh pada 1968. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan.