Bobby Nasution Enggan Komentari Instruksi Megawati: Perintah Presiden Lebih Penting

Bobby Nasution Enggan Komentari Instruksi Megawati: Perintah Presiden Lebih Penting

Terkini | inews | Jum'at, 21 Februari 2025 - 07:35
share

KULONPROGO, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution enggan ikut campur terkait instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah PDIP. Instruksi tersebut terkait penundaan untuk tidak menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang.

"Saya gak ikut campur ya. Saya nggak di PDIP lagi," ujar Bobby setiba di Bandara Yogyakarta Internasional Airport, Jumat (21/2/2025).

Saat ditanyakan kembali terkait instruksi tersebut, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab singkat dan lugas.

"Perintah Presiden lebih penting," kata Bobby.

Bobby juga mengaku tak ada persiapan khusus untuk mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang. 

"Tak ada persiapan, hanya bersiap mendengarkan materi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP agar tidak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025.

Dalam surat instruksi itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

Instruksi ini diambil setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan korupsi," tulis surat tersebut.

Topik Menarik