Pakar Pemilu Ingatkan Kampanye Pilkada di Kampus Harus Kedepankan Dialektika Gagasan

Pakar Pemilu Ingatkan Kampanye Pilkada di Kampus Harus Kedepankan Dialektika Gagasan

Terkini | inews | Senin, 16 September 2024 - 16:42
share

JAKARTA, iNews.id - Pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kampanye pilkada di kampus. Hanya saja, praktik di lapangan harus mengedepankan dialektika gagasan. 

"Putusan MK juga harus diikuti dengan pengaturan dalam peraturan KPU, memastikan hadirnya kampanye di kampus yang memang benar-benar berorientasi pada politik dan dialektika gagasan," kata Titi dalam diskusi daring, Senin (16/9/2024).

Dia menekankan, kampus harus berimbang dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pilkada. Kampus tidak boleh berpolitik praktis ataupun menjadi alat politik paslon maupun kelompok tertentu.

"Ini harus dipastikan di dalam peraturan KPU bahwa kampanye di kampus bukan berarti tanpa nilai tanpa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi," tuturnya.

Prinsip yang paling utama, kata dia, kampanye harus seizin penanggung jawab perguruan tinggi tanpa melibatkan atribut.

Titi mengatakan kampus merupakan wadah yang tepat untuk menguji visi dan misi program para paslon. Pembahasan gagasan para paslon bersama sivitas akademika bisa menjadi instrumen bagi pemilih untuk menentukan pemimpin yang kapasitas dan arah kebijakannya terukur.

"KPU bisa menggandeng kampus untuk optimalisasi pencapaian tujuan debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon ini. Kampus kan punya sumber daya kepakaran keilmuan dari berbagai cabang yang bisa dioptimalkan untuk membedah visi misi dan gagasan para calon," ungkapnya.

Paslon pilkada, kata Titi, juga harus berani diuji gagasan dan program yang diusung agar benar-benar dapat menjawab permasalahan di suatu daerah secara tepat.

Selain itu, lanjut Titi, KPU perlu melibatkan kampus, terutama di daerah bercalon tunggal, agar dukungan yang diperoleh berbanding lurus dengan kapasitas dan kompetensi kepala daerah terpilih.

"Oleh karena itu mestinya diuji secara optimal dan tidak perlu takut calon tunggal untuk datang ke kampus. Ini bisa menjadi peluang betul-betul meyakinkan di tengah calon tunggal versus kotak kosong bahwa memang calon tunggal tidak lahir dari sebuah rekayasa, tapi memang lahir dari proses yang alamiah yang ditopang oleh kepemimpinan yang kredibel dan punya kapasitas," ungkapnya.

Topik Menarik