Jokowi: Jangan Buat Kebijakan Ekstrem Rugikan Masyarakat dan Berpotensi Gejolak!

Jokowi: Jangan Buat Kebijakan Ekstrem Rugikan Masyarakat dan Berpotensi Gejolak!

Terkini | okezone | Jum'at, 13 September 2024 - 10:28
share

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta kepada seluruh jajaran menteri di kabinetnya untuk menjaga inflasi serta tidak membuat kebijakan ekstrem yang merugikan masyarakat.

"Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga ketertiban dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada pagi hari ini Jumat (13/9/2024).

Jokowi juga meminta menteri kabinetnya untuk menjaga situasi tetap kondusif agar stabilitas tetap tumbuh. "Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 semua tugas menteri kabinet akan berakhir dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Dan 20 Oktober bulan depan masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta kabinetnya untuk segera menuntaskan masing-masing program kerja utamanya. "Saya ingin menegaskan beberapa hal yang pertama segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai," kata Jokowi.

Selain tugas, kata Jokowi, administrasi pertanggungjawaban dan kendala-kendala agar juga segera diselesaikan. "Baik berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," jelasnya.

Topik Menarik