Pesta Demokrasi Usai, What Next?

Candra Fajri AnandaStaf Khusus Menteri Keuangan RI

PILKADA Serentak 2024 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, tidak hanya karena skala pelaksanaannya yang masif, tetapi juga karena besarnya anggaran yang terlibat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, total anggaran yang disiapkan untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai Rp37,52 triliun, yang seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada, termasuk operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Biaya yang harus disediakan oleh APBD untuk pelaksanaan Pilkada bervariasi di setiap wilayah, dengan kisaran antara Rp30 miliar hingga Rp100 miliar. Selain itu, para calon kepala daerah pun menghadapi pengeluaran yang signifikan. Meskipun tidak ada data resmi yang merinci besaran biaya kampanye per calon, diperkirakan setiap calon mengeluarkan antara Rp10 miliar hingga Rp30 miliar untuk keperluan kampanye dan operasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses demokrasi.

Lantas, besarnya biaya yang terlibat dalam Pilkada menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan efisiensi proses demokrasi tersebut. Anggaran yang besar seharusnya sebanding dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Proses pemilihan yang demokratis dan berkualitas menjadi krusial untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik politik uang dan korupsi. Penyelenggara pemilu harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. Partai politik diharapkan mengusung calon-calon yang berkualitas dan berkomitmen pada kepentingan rakyat. Sementara itu, masyarakat sebagai pemilih harus cerdas dan kritis dalam menentukan pilihannya. Artinya, biaya dapat dianggap sebagai investasi untuk masa depan daerah dan negara meskipun biaya demokrasi dalam Pilkada cukup tinggi. Pasalnya, investasi tersebut hanya akan memberikan hasil yang optimal jika proses Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya.

Tantangan Korupsi dalam Pembangunan

Tatkala menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi global yang semakin meningkat, penguatan ekonomi domestik menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Kini, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah pun semakin kuat akibat penerimaan negara yang tertekan oleh fluktuasi ekonomi global. Kondisi tersebut menuntut kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, pun menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Dalam pidato perdananya, Beliau menyatakan bahwa korupsi membahayakan negara dan masa depan generasi mendatang. Artinya, komitmen tersebut menjadi landasan dalam upaya memperkuat integritas pemerintahan dan memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk pembangunan.

Salah satu perhatian utama adalah besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Total biaya yang besar tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik korupsi, di mana para calon berusaha mengembalikan modal kampanye melalui anggaran daerah setelah terpilih. Data terbaru menunjukkan bahwa praktik korupsi di pemerintah daerah Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Sepanjang tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, meningkat dari 579 kasus dan 1.396 tersangka pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaporkan bahwa hingga September 2023, terdapat 1.462 perkara korupsi di daerah, dengan mayoritas kasus berupa suap dan gratifikasi sebanyak 958 kasus. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Praktik korupsi di pemerintah daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik. Korupsi mutlak menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun serta kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak terpenuhi. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, memperparah ketidakadilan sosial, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, maraknya korupsi di tingkat daerah juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketidakpercayaan ini dapat memicu apatisme politik, di mana masyarakat kehilangan minat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada. Hal ini berdampak pada legitimasi para pemimpin yang terpilih dan menciptakan siklus ketidakmampuan pemerintahan untuk memenuhi harapan rakyat. Korupsi juga memberikan sinyal negatif kepada investor, mengurangi daya tarik daerah sebagai tujuan investasi, yang pada akhirnya menghambat potensi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya mencegah praktik tersebut. Beliau menegaskan bahwa anggaran negara adalah milik rakyat dan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran dan memastikan transparansi dalam setiap proses pengadaan dan alokasi dana.

Demi menghadapi tantangan korupsi di Indonesia, pemerintah merencanakan digitalisasi sistem pemerintahan dan penguatan penegakan hukum. Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi peluang korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global dan memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien tanpa hambatan dari praktik koruptif.

Menanti Profesionalisme Birokrasi

Birokrasi yang profesional memainkan peran sentral dalam menghubungkan visi dan janji politik dengan implementasi nyata melalui bahasa teknokratis dan anggaran. Para pemimpin politik kerap menawarkan janji besar kepada masyarakat, namun tanpa dukungan birokrasi yang kompeten, janji tersebut sulit direalisasikan.

Birokrasi menjadi jembatan penting dalam menerjemahkan program-program politik menjadi kebijakan berbasis data dan anggaran yang terukur. Keahlian teknis serta pemahaman mendalam birokrasi tentang mekanisme pengelolaan sumber daya negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, birokrasi tak hanya dituntut untuk profesional, tetapi juga harus memiliki integritas tinggi.

Profesionalisme tanpa kejujuran dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang, yang justru menghambat efektivitas program pemerintah. Birokrasi yang jujur memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pun, kemampuan birokrasi dalam mengadaptasi teknologi dan inovasi juga penting untuk menjawab tantangan modern, termasuk pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Perbaikan birokrasi dapat dimulai dari rekrutmen yang berbasis meritokrasi, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan sistem evaluasi yang objektif. Birokrasi yang profesional, jujur, dan berkemampuan adalah kunci pemerintah untuk memiliki fondasi kuat dalam mewujudkan program-program strategis yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, birokrasi yang responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan juga sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat dukungan terhadap kepemimpinan yang ada, serta mendorong percepatan proses pembangunan di tingkat nasional. Semoga.