Dukung Ketahanan Iklim dan Kesejahteraan Masyarakat, Hutan Mangrove di Sumut Harus Dijaga

MEDAN - Kawasan hutan mangrove di Sumatera Utara (Sumut) terdapat dibeberapa wilayah, yang diperuntukkan untuk ekosistem pesisir dan pelestarian alam.

Keberadaan hutan mangrove berfungsi sebagai penyangga terhadap abrasi pantai, habitat untuk berbagai spesies laut, serta mendukung keberagaman hayati.

Melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Pemerintah Indonesia menargetkan rehabilitasi lebih dari 75.000 hektar mangrove yang terdegradasi untuk mendukung ketahanan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dan program M4CR dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan, misalnya melalui ekowisata, budidaya perikanan, serta pengembangan produk turunan mangrove.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono mengatakan, kawasan mangrove tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

"Program M4CR bertujuan melindungi wilayah pesisir, dan memberdayakan masyarakat lokal agar mampu menjaga sekaligus memanfaatkan hutan mangrove secara berkelanjutan," kata Hartono kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

Hartono pun berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya menjaga ekosistem mangrove, baik sebagai pelindung alam maupun sumber penghidupan.

"Indonesia memiliki sekitar 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia, menjadikannya negara dengan kawasan mangrove terbesar secara global," bebernya.

Kata dia, kawasan hutan mangrove memberikan berbagai manfaat penting, termasuk sebagai pelindung alami dari erosi pantai, badai, dan tsunami. Selain itu, mangrove juga memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jumlah besar, yang dikenal sebagai “blue carbon,” sehingga berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

"Meski demikian, mangrove di Indonesia mengalami tekanan berat akibat aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan menjadi tambak dan pengembangan wilayah pesisir," pungkasnya.

Perlu diketahui, Provinsi Sumatera Utara menjadi satu diantara empat provinsi prioritas Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) dengan luas target seluas 6.078 hektar hingga tahun 2027, meliputi 12 Kabupaten, 34 Kecamatan, dan 93 desa. Salah satunya berada di Desa Pasar Rawa, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar meminta kepada masyarakat agar tidak menebang mangrove, karena keberadaan mangrove sangat membantu ekosistem keberlangsungan habitat disekitar.

"Masyarakat tidak lagi menebang mangrove, harus dijaga dengan baik. Sesuai permen LHK, masyarakat yang menduduki lahan kawansan hutan kita arahkan ke perhutananan sosial. Kita bentuk kelompok tani. Mereka juga sudah mendapatkan penghargaan, seperti kelompok tani daerah Langkat," kata Yuliani.

Saat ini, kata Yuli, banyak kelompok tani yang tinggal dikawasan hutan mangrove mempunyai mata pencaharian seperti membatik dan menjual ikan baronang.

"Dan juga buah mangrove bisa dijadikan tepung, yang nantinya akan dikoordinasikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM, untuk sertifikatnya sudah kita pikirkan dan terkait masalah pemasaran bisa dengan dinas industri, bisa dipasarkan dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat," bebernya.

Yuli pun mengakui, jika kehadiran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), tidak menghambat untuk penanganan hutan mangrove, karena terintegrasi dengan beberapa stakeholder.

"BRGM sudah berkoordinasi dengan kami untuk penanganan hutan mangrove banyak baiknya, dan tidak tumpang tindih. Kita harus berkoordinasi lebih baik lagi," pungkasnya.