PPI Dunia Bertemu Anggota BPK Bahas 5 Masalah Pelajar Indonesia di Luar Negeri

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menggelar audiensi dengan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Fathan Subchi untuk membahas masalah yang dihadapi pelajar Indonesia di luar negeri. 

PPI Dunia sebagai organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berada di 66 negara, menyampaikan berbagai problem kepada BPK. Dihadiri oleh jajaran pengurus PPI Dunia 2024/2025, termasuk Wakil Koordinator PPI Dunia dan Koordinator PPIDK Timur Tengah Afrika 2024/2025. 

Koordinator PPI Dunia, Marhadi, yang juga mahasiswa doktoral di Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapest, menyampaikan sejumlah persoalan utama. Masalah pertama yang disampaikan yaitu tingginya biaya hidup mahasiswa penerima LPDP di Luar Negeri yang tidak sesuai dengan nilai beasiswa yang yang diterima.

"Banyak penerima beasiswa yang harus menjual asetnya untuk bisa berangkat yang akhirnya terkendala tingginya biaya hidup sehingga berdampak pada hasil studi mahasiswa" ujar mantan Ketua PPI Hongaria ini.

Masalah kedua, banyak keluhan dari mahasiswa penerima beasiswa yang akhirnya tidak ingin kembali ke Indonesia karena tidak match nya jurusan yang dijalani dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sehingga, banyak yang kemudian memutuskan untuk tinggal dan bekerja di luar negeri.

Masalah ketiga, yang disoroti oleh PPI Dunia adalah belum inklusifnya LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa terbesar di Indonesia. Banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah belum mendapat kesempatan untuk menerima LPDP. 

"Harapannya mahasiswa Indonesia yang di Timur Tengah juga diperhatikan oleh Pemerintah" ujar Ahmad Dailami Fadhil, Koordinator PPID Kawasan Timur Tengah Afrika.

Masalah keempat yaitu banyak mahasiswa penerima beasiswa non-LPDP yang butuh dibantu pendanaan dari LPDP. PPI Dunia juga mengusulkan adanya skema pendanaan top-up dari dana LPDP untuk membantu mahasiswa berprestasi agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya. Saat ini baru mahasiswa di Hongaria yang mendapat fasilitas top up LPDP.

Masalah kelima, PPI Dunia juga menyampaikan beberapa negara yang belum memiliki atase pendidikan padahal jumlah mahasiswanya cukup besar diatas 5.000 mahasiswa seperti Turki dan Taiwan, mungkin perlu diperhatikan pemerintah agar ada tempat mahasiswa berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan terkait studinya.

Menanggapi hal tersebut, Fathan Subchi berterima kasih atas kunjungan PPI Dunia dan akan mengkomunikasikan aspirasi yang disampaikan PPI Dunia kepada sejumlah pihak terkait. 

"Kami memahami tantangan berat yang dihadapi mahasiswa di luar negeri. Termasuk biaya pendidikan. Kami akan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik," ujar Anggota BPK yang membidangi pemeriksaan pendidikan ini.

Disamping itu, Fathan juga menyoroti pentingnya data dan informasi pelajar Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. "PPI Dunia sebagai lembaga mahasiswa harus semakin sentral dalam menjadi partner pemerintah untuk saling bertukar informasi dan data update agar pemerintah tau porsi mana yang harus ditingkatkan" ujar Fathan.

"BPK berkomitmen untuk mendorong dan mensukseskan komitmen pemerintah dalam menghasilkan SDM berkualitas dan unggul untuk nantinya berkontribusi pencapaian Indonesia Emas 2045" pungkas Fathan.