Kenapa PDIP Tunda Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Masinton Pasaribu: Ada Ketidakadilan Hukum
MAGELANG - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mengungkapkan alasan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, semua itu karena adanya ketidakadilan hukum.
Namun, Masinton enggan menjelaskan secara gamblang bentuk ketidakadilan hukum tersebut. Ia juga enggan menyebut apakah penundaan ini terkait penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.
"Alasan penundaan nya apa, ya sudah jelas ya, karena ada ketidakadilan hukum. Jadi kita memperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," ujarnya ditemui di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/02/2025).
Menurutnya, ketidakadilan hukum yang sedang diperjuangkan ini berlaku secara umum. Sebab, pada dasarnya hukum bisa menjerat siapapun warga negara Indonesia.
Kendati begitu, dalam konteks ini ia menilai masyarakat sudah bisa membaca tujuan dari instruksi Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Mau menjerat siapapun lah. Keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau kelompok, tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDIP telah berkumpul di Magelang. Mereka direncakan untuk bergabung dalam kegiatan retreat tersebut.
"Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Pram (Gubernur Jakarta Pramono Anung) kita semua ini siap mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makannya semua standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," ujarnya.
