Menko Polkam Budi Gunawan: Total Transaksi Penyeludupan 4 Tahun Terakhir Capai Rp216 Triliun!
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG) secara simbolis memusnahkan barang-barang penyelundupan barang ilegal yang merugikan negara hingga Rp216 triliun. Pemusnahan dilakukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilakukan usai Konferensi Pers Hasil Penindakan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Dalam Mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Nampak, BG bersama Sri Mulyani memusnahkan minuman keras yang secara simbolis dibuang ke dalam tong yang bertuliskan kantor pusat DJBC.
"Hari ini juga akan di lakukan pemusnahan beberapa barang bukti secara simbolis hasil daripada penindakan," kata BG di Kantor Pusat DJBC, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).
BG mengatakan bahwa industri dalam negeri Indonesia telah mengalami tekanan yang sangat luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk dari negara lain terutama produk-produk selundupan.
Tinjau 2 Posko Pengungsian, Ketum Bhayangkari Salurkan Bantuan ke Korban Erupsi Gunung Lewotobi
"Dari data Intelejen keuangan selama kurun waktu empat tahun terakhir total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih Rp 216 Triliun," kata BG.
BG menyebut pihaknya berhasil memetakan modus-modus operandi yang biasa digunakan oleh para pelaku penyeludupan. Diantaranya seperti ketidaksesuaian dokumen, ekpor impor Ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas termasuk mekanisme pencucian uang.
"Deks penyeludupan telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 213 kali berupa produk-produk garmen, tekstil kemudian mesin, elektronik, rokok, minuman keras kemudian narkotika dan sebagainya," kata BG.
Hasil penindakan tersebut, kata BG, merupakan bukti keseriusan pemerintah yang bersama-sama melakukan sinergi dan kerja sama secara terpadu dalam pemberantasan penyeludupan.
"Karena pemerintah sebagaimana target yang telah disarankan ingin menciptakan Iklim ekonomi yang sehat sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri di dalam negeri kita," ungkapnya.
