Prabowo dan Masa Depan ASEAN

AKHIR pekan awal September 2024 lalu-tepatnya antara tanggal 5-7, menjadi hari-hari melelahkan bagi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Selama tiga hari, ia secara marathon mengunjungi empat negara sahabat di kawasan Asia Tenggara -yakni Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Malaysia.

baca juga: Tumbuh Bersama Negara ASEAN

Selain itu, Prabowo sempat terbang ke Bangkok, Thailand untuk melakukan kunjungan tidak resmi, yakni menemui Thaksin Shinawatra dan putrinya Paetongtarn Shinawatra yang baru diangkat sebagai perdana menteri Thailand. Sepekan kemudian, tepatnya pada Jumat (13/9), Prabowo melanjutnya silaturahmi ke Vietnam menemui sejumlah pemimpin negeri sejuta Nguyen tersebut, dan kemudian di pekan selanjutnya melawat ke Filipina (20/09).

Dalam kapasitas menteri pertahanan, kunjungan beruntun yang dilakukan Prabowo ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentu dilakukan dalam rangka hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan yang selama ini sudah terjalin erat. Dalam perspektif lebih jauh, sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2024, langkah ini mencerminkan visi Prabowo untuk meneguhkan persahabatan sesama negara anggota ASEAN, dan menjadikan tetangga terdekat ini sebagai prioritas utama kerja sama khususnya di sektor pertahanan.

Semangat ini bisa dilihat dari subtansi pembicaraan maupun suasana pertemuan yang terjadi antara Prabowo dan para pemimpin negara-negara sahabat yang dikunjungi tersebut. Seperti pertemuan dengan Sultan Brunei, Yang Maha Mulia Seri Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yang bertempat di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan pada Kamis (5/9), keduanya membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Usai menghadiri jamuan makan siang yang disuguhkan Sultan Hassanal Bolkiah secara privat itu, Prabowo langsung terbang ke Vientiane untuk melakukan kunjungan resmi ke Republik Demokratik Rakyat Laos dan melakukan pertemuan dengan Presiden Laos Thongloun Sisoulith di gedung National Assembly, pada Jumat (6/9). Pada kunjungannya ke negeri itu, Prabowo juga bertemu dengan PM Laos Sonexay Siphandone, di kantor Perdana Menteri.

Dalam pertemuan, kedua pihak membahas berbagai topik penting terkait hubungan dan kerja sama bilateral. Kepada mereka, Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara, termasuk kerja sama pertahanan. Dalam pandangan Prabowo, kerja sama pertahanan dengan Laos penting bukan hanya karena keduanya memiliki hubungan bilateral, tapi juga sama-sama memiliki komitmen terhadap stabilitas dan keamanan regional dalam komunitas ASEAN.

Pada hari yang sama, dari Laos, Prabowo yang didampingi anggota DPR RI Komisi I Sugiono melanjutkan terbang ke Kamboja untuk bertemu dengan PM Kamboja HE Mr Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet dan Presiden Senat Kamboja HE Mr Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. Dengan PM Hun Manet, Prabowo mengajak Kamboja memperkuat kolaborasi agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan dan pembangunan ASEAN secara keseluruhan.

Sedangkan dengan Hun Sen, Prabowo menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertahanan Kamboja atas komitmen berkelanjutan memperkuat kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Prabowo pun mengajak Kamboja secara aktif mencari dan mengeksplorasi peluang baru untuk berkolaborasi, serta memastikan bahwa kemitraan Indonesia-Kamboja tetap kuat dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul.

Pada Jumat malam, Prabowo yang didampingi putranya, Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo ternyata sudah berada di Bangkok untuk bersilaturahmi dengan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Dalam momen dinner tersebut, Thaksin turut didampingi putri bungsunya, Paetongtarn Shinawatra.

baca juga: Peningkatan Kerja Sama, Prabowo Hadiri Pertemuan Multilateral Menhan AS-ASEAN

Pertemuan itu sekaligus dimanfaatkan Prabowo untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Paetongtarn sebagai PM Thailand, setelah mendapatkan dukungan mayoritas Parlemen pada Jumat (16/8/2024). Kepada PM termuda Negeri Gajah Putih tersebut, Prabowo mengajaknya berkolaborasi untuk menggapai kerjasama Indonesia-Thailand lebih tinggi di masa mendatang.

Esok harinya, Sabtu (07/09), Prabowo sudah berada di Kualalumpur. Setibanya tiba di PU Subang Airforce Base, Prabowo langsung menuju ke Istana Negara Kuala Lumpur untuk bertemu Raja Malaysia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Pada pertemuan itu kedua tokoh membahas penguatan kerja sama pertahanan dan berbagai isu strategis lainnya dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

Prabowo menilai, sebagai dua negara serumpun yang memiliki hubungan spesial, Indonesia-Malaysia harus membangun komitmen untuk menggali potensi kerja sama kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan. Prabowo mengapresiasi harapan Sultan Ibrahim agar kemitraan kedua negara terus dikembangkan untuk kepentingan bersama.

Adapun Anwar Ibrahim menegaskan komitmen negaranya memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia menjadi fokus utama pembahasan.Selain itu, kedua negara juga menekankan komitmen untuk menjamin dan memperkuat kerja sama regional ASEAN. Pada kesempatan ini Prabowo juga menyatakan bahwa Kemhan RI optimistis pasca-penandatanganan MoU bidang pertahanan RI-Malaysia pada 9 Agustus 2022 lalu, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin signifikan, baik di bidang industri pertahanan, pendidikan, operasi dan latihan, dan kerja sama lainnya.

Pesan senada dikemukakan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Vietnam HE To Lam, Ketua Majelis Nasional Vietnam HE Tran Thanh Man, dan Perdana Menteri Vietnam HE Pham Minh Chinh. Secara spesifik, Prabowo dan pemimpin Vietnam ingin memperluas kerja sama pertahanan seperti pelatihan perwira Vietnam untuk operasi penjaga perdamaian PBB dan kesempatan perwira Vietnam untuk bisa mengikuti pendidikan lanjutan perwira seperti Sesko Matra dan Lemhanas. Dalam skup lebih luas, mereka berharap kedua negara tidak hanya memperkuat hubungan bilateral di sektor pertahanan, tapi juga upaya berkontribusi meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.

Dalam pertemuan dengan Presiden Filipina HE Mr Ferdinand Romualdez Marcos Jr, di Istana Malacanang, Manila (20/9), Prabowo menegaskan Filipina sebagai mitra strategis Indonesia, khususnya di bidang pertahanan. Sebaliknya, Marcos Jr melalui akun instagramnya menyatakan Filipina-Indonesia selalu memiliki ikatan persahabatan yang mendalam, dan ikatan persahabatan ini akan semakin kuat di tahun-tahun mendatang.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Filipina menjadi tuan rumah pertemuan Komite Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan (JDSCC) ke-13 di Manila, pada Juni 2024. Menurut Prabowo, Indonesia-Filipina berkomitmen terus berpartisipasi dalam forum bilateral tahunan ini.

baca juga: ASEAN EDSM sebagai Jalan Keluar KTT ASEAN Dalam Menjaga Iklim Investasi

Kunjungan marathon yang dilakukan Prabowo sebagai menteri pertahanan maupun sebagai presiden terpilih ke negara-negara sesame ASEAN, bisa disebut sebagai momen bersejarah yang dilakukan pejabat Indonesia untuk menegaskan kuatnya persahabatan, dan khususnya kerja sama pertahanan. Selain itu, dalam setiap pembicaraan dalam pertemuan dengan pemimpin negara sahabat, Prabowo tak luput menyampaikan pesan tentang pentingnya stabilitas ASEAN dan kawasan sekitarnya.

BIsaa dikatakan, kunjungan Prabowo itu sekaligus merajut kesamaan cara pandang negara-negara anggota ASEAN dan memproyeksikan pentingnya memperkuat kerja sama pertahanan di ASEAN di masa mendatang dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lingkungan, dalam hal ini di Indo-Pasifik.

Menarik disimak, sejauh mana dan sekuat apa hubungan pertahanan Indonesia dengan negara-negara sesama ASEAN berlangsung, dan mengapa stabilitas ASEAN menjadi kepentingan bersama? Mengapa Prabowo merasa perlu mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama demi menjaga stabilitas Indo-Pasifik? Lantas, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan itu?

Terus Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Perdamaian dan stabilitas regional merupakan salah satu tujuan berdirinya organisasi negara-negara ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, seperti termaktub dalam Deklarasi Bangkok. Selain itu, ASEAN juga memiliki Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN, 20 November 2007, di Singapura oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara anggota ASEAN. Dalam Piagam ASEAN di antaranya disebutkan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.

Sejauh ini, tujuan menciptakan stabilitas dan perdamaian ASEAN bisa dibilang sukses diwujudkan karena relatif tidak ada konflik yang terjadi di kawasan ini, baik konflik intra-anggota ASEAN maupun yang melibatkan kekuatan eksternal. Realitas positif ini terwujud karena negara-negara ASEAN bisa dianggap menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, seperti terdapat dalam Pasal 2 Deklarasi ASEAN.

Prinsip dimaksud antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh anggota ASEAN; komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan; menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.

baca juga: GCC-ASEAN Summit 2023, Ini Sejumlah Isu Penting yang Dibahas Pemimpin ASEAN

Selanjutnya mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai; tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN; penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.

Satu lagi prinsip penting yang berkontribusi pada terwujudnya perdamaian dan stabilitas ASEAN adalah tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

Terwujudnya perdamaian dan stabilitas ASEAN saat ini, jika ditelusuri perjalanan sejarahnya, merupakan buah kerja keras yang dilakukan para pemimpin ASEAN untuk terus-menerus memperkuat kerangka kerja sama sehingga perdamaian dan stabilitas regional terus terjaga dan semakin kokoh.

Laporan ‘’Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN’’ yang dimuat kemlu.co.id memaparkan, ASEAN telah membuat sejumlah agenda signifikan di bidang politik dan pertahanan sepertiDeklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ ZOPFAN) yang ditandatangani tahun 1971; Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/ TAC) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai (1976).

Tonggak penting ASEAN membangun perdamaian dan stabilitias juga ditandai dengan hadirnya Bali Concord I pada 1976 dan Bali Concord II yang dihasilkan pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003, yang di antaranya menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community).ASEAN juga memiliki ASEAN Regional Forum (ARF), yang disepakati saat Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-26 dan Konferensi Pasca-Menteri yang diselenggarakan di Singapura pada 23-25 Juli 1993 menyepakati pembentukan Forum Regional ASEAN (ARF).

Pertemuan perdana ARF diselenggarakan di Bangkok, pada 25 Juli 1994, menjabarkan bahwa ARF dibentuk untuk mendorong dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun ke-10 ARF di Phnom Penh (18 Juni 2003) ditegaskan bahwa meskipun keanggotaannya sangat beragam, ARF telah berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan kerja sama di kawasan tersebut

baca juga: Pemerintah Indonesia Perkuat Kawasan ASEAN lewat Kerja Sama Ekonomi

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina yang digelar 13 Januari 2007, ASEAN mengakselerasi pembentukan Masyarakat ASEAN, melalui Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Dengan begitu, pembentukan Masyarakat ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Di antara tiga pilar yang menyangganya, ada Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC). Pilar inilah yang dibentuk untuk mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional.

Untuk mengawal tercapainya tujuan perdamaian dan stabilitas di kawasan, KTT ASEAN ke-10 yang mengadopsi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) menetapkan bahwa ASEAN perlu menyelenggarakan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) tahunan. Pertemuan perdana ADMM digelar di Kuala Lumpur pada 9 Mei 2006.

Dengan keberadaan ADMM, ASEAN memiliki mekanisme konsultasi dan kerja sama pertahanan tertinggi di ASEAN. ADMM diharapkan mampu meningkatkan rasa saling percaya dan keyakinan melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan pertahanan dan keamanan serta peningkatan transparansi dan keterbukaan.

Pada perjalanannya, ASEAN tidak ingin sebatas memikirkan perdamaian dan stabilitas di lingkungan sendiri. Negara-negara ASEAN bersepakat memperluas perannya dalam masyarakat global sebagai entitas yang bersifat outward looking dan aktif memberikan solusi terhadap permasalahan global. Tekad ini diteguhkan dalam Bali Concord III yang dihasilkan pada pada KTT ke-19 ASEAN di Bali pada pertengahan November 2011.

Laporan ‘’Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN’’ pada kesimpulannya menyebut terpeliharanya perdamaian dan stabilitas di kawasan selama lebih dari empat dekade merupakan capaian utama ASEAN. Prestasi ini terwujud sebagai hasil usaha bersama anggota ASEAN. Namun tidak dimungkiri masih ada tantangan di berbagai bidang.Karena itu, peran dan keberhasilan ASEAN harus ditingkatkan.

Secara internal, dilakukan dengan adanya Piagam ASEAN dan percepatan pencapaian Masyarakat ASEAN tahun 2015. Sedangkan secara eksternal didorong dengan kerja sama dengan mitra, mengubah Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang dinamis di dunia.Tidak hanya itu, ASEAN harus melangkah maju memainkan peran yang lebih luas dan nyata pada masyarakat bangsa-bangsa di tingkat global.

Peran global ASEAN diperkuat dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Laporan ‘’Esensi ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP) yang dimuat di website kemlu.go.id menjelaskan bahwa AOIPatauPandangan ASEAN tentang Indo-Pasifikmerupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik (Asia Pasifik dan Samudera Hindia). Disebutkan pula bahwa AOIPyang diadopsi pada KTT Ke-34 di Thailand pada 2019, adalah inisiatif arsitektur kawasan dengan konsep ASEAN sebagai sentral.

baca juga: Kunjungi Vietnam, Prabowo Bakal Bahas Kerja Sama Pertahanan

Saat memberikan kata penutup Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 “ASEAN’s Future: Addressing the Region’s Geo-Maritime Rifts” di Flores Ballroom, Hotel Borobudur pada Kamis (15/6/2024) seperti dirilis www.lemhannas.go.id, Menlu Retno Marsudi menyebut ASEAN sedang berada di jalur tepat untuk menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, pasar tunggal terbesar di dunia pada 2030, dan pusat pertumbuhan global. Namun, ia mensyaratkan target tersebut hanya akan tercapai jika negara-negara anggota mempertahankan ASEAN sebagai busur stabilitas kawasan.

Bagaimana caranya? Pertama, mempertahankan kerja sama dan kepercayaan; kedua, mempertahankan arsitektur kawasan Asia-Pasifik yang inklusif; tetap memegang teguh ZOPFAN, TAC, Bali Concord, dan AOIP. ‘’Busur yang disebut ASEAN ini dapat bertahan menghadapi lautan penuh tantangan di masa depan jika dijaga bersama-sama. Sebab, meskipun tidak kebal dengan fenomena persaingan dan ketidakpastian global, serta dibanjiri dengan risiko politik, sejauh ini ASEAN berhasil bangkit, menjaga perdamaian, dan stabilitas kawasan, bahkan berhasil bergerak maju,’’ ujar Retno.

Visi dan Misi Prabowo

Membicarakan ASEAN tidak akan terlepas dari kepemimpinan Indonesia, yang secara konsisten mengawal terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Peran demikian ditegaskan lagi saat Indonesia kembali diberi amanah memegang posisi ketua ASEAN pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Sebelumnya Indonesia telah empat kali memegang keketuaan ASEAN, yaitu di tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011.

Karo Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto dalam ‘’Asean 2023 Jangkar Stabilitgas dan Pertumbuhan Berkelanjutan’’ yang dimuat setneg.go.id menyebut keketuaan Indonesia memberikan peluang dan menunjukkan peran strategis Indonesia memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN, terutama dalam membentuk tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas.

Peran demikian dibutuhkan terkait sejumlah tantangan yang dihadapi ASEAN, di antaranya pertarungan AS dan China yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan, melemahkan sentralitas, dan mengancam relevansi ASEAN sebagai aktor yang berperan dalam membentuk tatanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Dengan mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai jangkar stabilitas sekaligus kemakmuran regional di Indo-Pasifik.

baca juga: President University Ikut Promosikan Kerja Sama China-ASEAN dan Indonesia

Sejak mendapat amanah menjadi menteri pertahanan di pemerintahan Joko Widodo periode II, Prabowo sudah mengungkapkan visi dan misinya memperkuat peran Indonesia dalam ASEAN untuk membangun Asia Tenggara sebagai kawasan tangguh, aman, damai, sejahtera, dan disegani kawasan lainnya.

Saat menyambut AD Retreart yang dihelat di Bangkok (07/11/2019), Prabowo mengatakan bahwa ASEAN mempunyai potensi kekayaan alam luar biasa, sehingga sejak dahulu selalu menjadi magnet kepentingan kekuatan global. Selain itu, perairan ASEAN juga merupakan urat nadi transportasi dan perdagangan dunia. Namun, Prabowo menggariskan bahwa potensi wilayah laut di Asia Tenggara akan sulit dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada proteksi serta jaminan keamanan dan keselamatan dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Lebih jauh dia menandaskan, di tengah situasi dunia internasional yang penuh dengan ketidakpastian, ASEAN harus tetap menjaga komitmen dan koneksitasnya bagi kesejahteraan bersama. Guna mewujudkan hal tersebut, ASEAN harus memiliki kerja sama yang tangguh dan dapat diandalkan, tidak mudah dicerai-berai oleh kepentingan sesaat, serta perlunya memelihara komitmen terhadap piagam ASEAN.

“ASEAN tidak boleh terpecah belah dan terpolarisasi yang akan mengakibatkan konflik dan perpecahan. Indonesia secara tegas menentang invasi negara dalam bentuk apapun dan di wilayah negara manapun khususnya di Asia tenggara,” tandas Menhan RI, seperti dikutip dari kemhan.go.id.

Menurut Prabowo, keyakinan akan kekuatan ASEAN harus dimulai dengan kemandirian ASEAN, khususnya di bidang pertahanan. Bidang Pertahanan dimaksud meliputi kerja sama pengamanan laut perbatasan, penyelesaian sengketa perbatasan, industri pertahanan, dan bidang lainnya dengan mengutamakan sentralitas ASEAN.

Ditambahkan, kerja sama ASEAN dalam kerangka ADMM-Plus, Kerja sama Mallacca Strait Patrol, Trilateral Indomalphi di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi, pertukaran informasi strategis ASEAN Our Eyes melalui mekanisme ADI (ASEAN Direct Communication Infrastructure) telah menunjukkan kepada dunia internasional tentang komitmen ASEAN bagi terwujudnya kawasan yang tangguh, aman, damai dan sejahtera.

baca juga: Menhan Prabowo-PM Singapura Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Pada kesempatan sama, Prabowo juga menyampaikan harapan agar ASEAN harus dapat menjadi penyeimbang (balancing) dan penghubung (bridging) di kawasan Indo-Pasifik melauli AOIP, sehingga tidak ada dominasi kekuasaan di kawasan. ASEAN melalui netralitas dan sentralitasnya mengajak seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik untuk ikut bertanggungjawab terhadap keamanan kawasan, karena Indo-Pasifik bukanlah semata-mata milik ASEAN melainkan milik masyarakat dunia.

Prabowo menilai, Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai hanya dalam konteks bebas dan terbuka, melainkan juga harus memiliki karakteristik inklusif, transparan, dan komprehensif, mendatangkan manfaat bagi kepentingan jangka panjang seluruh negara di kawasan, dan didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.

Permasalahan Laut China Selatan yang mengemuka saat ini, lanjut mantan Danjen Kopassus itu, harus segera diselesaikan secara damai melalui forum dialog dan diplomasi dengan mendorong code of conduct yang telah disepakati ASEAN agar dapat diterima oleh negara Tiongkok. ’’Bagi Indonesia, ASEAN adalah wadah membangun kerja sama yang bermanfaat bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan kita. Melalui pilar politik dan keamanan ASEAN, kita bisa memperkuat keamanan Asia Tenggara yang tentunya juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dalamnya,” kata Prabowo.

Visi dan misi yang disampaikan Prabowo setelah dua pekan dilantik sebagai menteri pertahanan (23/10/2019) itu, mengindikasikan pemahaman mendalam latar pendirian ASEAN, dinamika perkembangan memperkuat kerja sama pertahanan, dan tantangan yang harus dihadapi, terutama di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan di dalamnya.

Tujuan ASEAN menciptakan perdamaian dan kestabilan --termasuk untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan—akan terwujud jika negara anggota bersatu dan berkomiten melakukan kerja sama pertahanan tangguh, membangun kemandirian, dengan ASEAN sebagai sentralitas. Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya ASEAN menjadi katalisator stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dengan menjembatani pihak-pihak berkonflik dan mengajak negara-negara di kawasan ini untuk bersama-sama memikul tanggung jawab.

Terbaru, kebijakan Prabowo secara marathon mengunjungi Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina bisa dianggap menunjukkan komitmen sebagai calon pemimpin Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral sekaligus membangun kemandirian, dengan mengajak negara sahabat bekerja sama mengembangkan sistem dan peralatan pertahanan, mengundang personel militer negara sahabat untuk mengikuti pendidikan di Indonesia, latihan militer bersama, pelatihan penanggulangan dan bantuan bencana, dan dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

Melalui berbagai kerja sama ini, Prabowo ingin semua negara ASEAN bisa memiliki kemampuan dan kemandirian sehingga bisa menjaga keamanan dan pertahanan negaranya dan kawasan. Langkah Prabowo juga bisa dipahami menunjukkan visinya sebagai sosok calon pemimpin yang negara terbesar di Asia Tenggara untuk memperkuat posisi dan peran ASEAN.

Tujuannya, jangan sampai negara-negara di ASEAN membuka ruang intervensi bagi kekuatan dunia, dengan agenda dan kepentingan masing-masing, yang berdampak pada perpecahan dan terjadinya adu domba di antara sesama negara anggota ASEAN. Kekhawatiran adanya intervensi dan perpecahan ASEAN bisa dipahami karena beberapa negara memiliki kedekatan dengan negara besar yang berkonflik di Laut China Selatan (LCS) dan berebut pengaruh di Indo-Pasifik, dalam hal ini China vis a vis Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

baca juga: Hubungan Makin Mesra, Kerja Sama Investasi China-ASEAN Tembus Rp4,4 Kuadriliun

Negara-negara anggota ASEAN yang sangat dekat dengan China dan bahkan bergantung pada Negeri Tirai Bambu itu antara lain Laos, Kamboja, dan Myanmar. Di sisi lain, negara seperti Filipina, Singapura dikenal sangat dekat dengan Paman Sam. Pun Malaysia, Singapura, dan Brunei juga merupakan bagian anggota Persemakmuran Inggris.

Selama bertemu dengan pemimpin Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Prabowo secara eksplisit tidak menyinggung pertarungan negara besar di Indo-Pasifik. Namun Prabowo pasti sangat memahami bahwa harapannya menjadikan ASEAN sebagai penyeimbang dan penghubung negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sehingga tidak ada dominasi kekuasaan akan sulit terwujud jika negara-negara ASEAN tidak stabil, tidak memiliki kemandirian, mudah diintervensi, dan bisa dipecah belah.

Sebaliknya, jika semua prasyarat terpenuhi, Prabowo akan dengan mudah mengajak negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan netralitas dan sentralitas ASEAN hingga memiliki kapasitas dan kapabilitas mengajak negara-negara di Indo-Pasifik menjadikan kawasan ini sebagai kawasan bebas, terbuka, damai, makmur dan mendatangkan manfaatkkan jangka panjang. (*)