Mahfud MD Nilai Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Batasi Praktik Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara Mahfud MD ternyata sudah sejak lama membahas wacana kepala daerah dipilih DPRD. Dia menganggap wacana itu membuat praktik korupsi dalam pemilihan umum dapat dibatasi.

"Saya sudah membahas itu berkali-kali sejak tahun 2012 agar lewat DPRD lagi, agar korupsinya lebih terbatas, lebih terfokus," kata Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Menurut dia, pemilu yang digelar secara langsung seperti sekarang ini justru melahirkan budaya korupsi. Rakyat justru yang menjadi rusak. Dia mengatakan banyak tindakan penyuapan yang dilakukan kontestan pemilu kepada rakyat agar bisa meraih suaranya.

Akan tetapi, dia mendengar pendapat yang menyatakan kepala daerah dipilih DPRD merupakan mekanisme yang buruk.

"Kalau lewat DPRD, yang DPRD-nya (korupsi) kan sedikit, bisa ditangkap. Tapi itu katanya jelek, lebih bagus langsung ke rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai diskursus ini sebaiknya diarahkan untuk membahas penegakan hukum terkait kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pilkada.

"Itu soal penegakan aturannya, karena baik pemilihan langsung, maupun tidak langsung, ada larangan money politics, ada larangan kecurangan dan larangan macam-macam, dan itu dilanggar. Oleh sebab itu, menurut saya penegakan aturannya lebih dulu. Komitmen, gimana cara menegakkan aturan, lalu soal sistem, langsung atau tidak langsung, silakan didiskusikan," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait biaya pilkada yang sangat mahal.

Prabowo mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan, meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" kata Prabowo.

Dia mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang kepala daerahnya dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya, benar enggak?" katanya.