Yasonna Usai Diperiksa KPK Keluar dari Pintu Belakang, Jelaskan soal Perlintasan Harun Masiku dan Surat ke MA
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 18 Desember 2024 memeriksa mantan menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly terkait kasus Harun Masiku.
Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.49 WIB dengan mengenakan kemeja berwarna putih dibalut dengan jaket cokelat. Sementara Yasonna terlihat keluar melalui pintu belakang gedung tersebut pukul 16.48 WIB.
Saat ditanya media yang sudah menunggunya, Yasonna menjelaskan penyidik KPK menanyakan dirinya terkait data perlintasan luar negeri Harun Masiku.
"Sebagai menteri saat itu, saya menyerahkan data perlintasan Harun Masiku, itu saja," ujar Yasonna.
Yasonna merinci data perlintasan yang dimaksud mencakup keberangkatan Harun Masiku ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
"Baru belakangan keluar pencekalan, itu saja. Selebihnya hanya hal-hal turunan yang menindaklanjuti," tambahnya.
Pada bagian lain KPK juga menanyakan dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. KPK meminta keterangan terkait surat yang dikirimkan oleh DPP PDI Perjuangan ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019.
"Sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Itu terkait tafsir yang berbeda dalam proses pencalegan setelah adanya judicial review dan putusan MA Nomor 57," terang Yasonna.
Yasonna menambahkan, surat tersebut terkait penetapan calon legislatif (caleg) dari partainya, yang sempat ditanggapi berbeda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum, agar ada dasar hukum untuk diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," jelasnya.
