DPRD Kecewa, Dinas Pendidikan dan BPKAD Mamasa Tak Penuhi Panggilan RDP
MAMASA, iNewsMamuju.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat merasa kecewa atas ketidakhadiran kepala dinas pendidikan dan kepala badan pengelola keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sertifikasi dan tunjangan ratusan guru pada triwulan 3 dan 4 yang tidak dibayarkan pemerintah daerah.
Dua kepala instansi ini tidak menghadiri panggilan RDP, padahal beberapa hari sebelumnya pihak DPRD sudah melayangkan surat resmi kedua instansi tersebut.
“Sebagai anggota DPR, saya sangat kecewa karena mereka tidak mau hadir, sehingga harus dilakukan pemanggilan ulang untuk kedua kalinya. Dan saya mengusulkan kepada pimpinan DPRD jika pemanggilan kedua masih diabaikan, saya dari fraksi Nasdem tegas mengusulkan agar dilakukan langkah-langkah lain, termasuk merekomendasikan aparat penegak hukum untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap persoalan sertifikasi dan tunjangan guru yang tidak dibayarkan,” tegas Semuel, salah satu anggota Komisi I DPRD Mamasa, Rabu (18/12/2024).
Selain itu, Semuel meminta keterbukaan dan kejujuran bagi guru-guru Sekolah Dasar (SD) penerima instensif guru terpencil di Kabupaten Mamasa yang diduga ada pemotongan dari oknum-okum tertentu.
“Hal ini sangat disayangkan bila guru-guru yang penerima tidak mau terbuka dan jujur karena jika benar dugaan itu mereka ikut terlibat dalam persekongkolan mengkebiri hak-hak mereka sendiri dan Kondisi demikian bisa mengakibatkan dinas pendidikan tidak objektif dalam menentukan usulan guru-guru sekolah penerima dana itensif guru daerah terpencil,”tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa ia telah mengutus Kabid PPTK untuk memenuhi panggilan RDP DPRD, namun pihak DPRD meminta agar kepala dinas yang hadir secara langsung.
"Ada Kabid PPTK yang menangani aneka tunjangan dan Kabid SD, tetapi DPR meminta agar Pak Kadis yang hadir langsung. Kebetulan, saya ada rapat di Makassar. Kaban Keuangan juga tidak hadir, dan keuangan daerah adalah penentu karena merekalah yang mentransfer ke rekening dinas. Kami dinas tidak ada masalah; kapan ada uangnya, langsung diproses dan dilanjutkan ke rekening guru-guru," kata Rusli, Kadis Pendidikan Kabupaten Mamasa.
Untuk Kepala BPKAD Mamasa yang dikonfirmasi media ini terkait ketidakhadirannya memenuhi panggilan RDP DPRD, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.
