Menteri PU Buka-bukaan soal Proyek di Era Prabowo, Sebut Fokus Rampungkan Warisan Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka suara soal proyek apa saja yang akan dibangun di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan saat ini hanya tinggal merampungkan warisan proyek dari presiden sebelumnya.

Sebab, ruang gerak anggaran tahun 2025 cukup terbatas. Bahkan hanya sekitar 4 persen yang bisa digunakan untuk membangun proyek baru. Sedangkan sisanya atau 90 persen lebih untuk menyelesaikan pembayaran proyek-proyek yang telah terkontrak sebelumnya.

"Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum ini, 90 persen lebih anggaran kita ini sudah komited sekian lama (kontrak). Jadi sekarang itu tinggal bayar, tinggal menyelesaikan, gitu-gitu doang," ujar Dody di Kementerian PU, Senin (18/11/2024).

Ia menjelaskan anggaran Kementerian PU sudah disahkan sebesar Rp116,23 triliun untuk tahun 2025. Sayang, hanya sekitar Rp4,64 triliun yang bisa digunakan untuk membangun proyek baru, sedangkan sisanya untuk membayar proyek-proyek yang sudah dibangun pada Pemerintah Presiden ke- 7 Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai contoh, program pembangunan 61 bendungan selama pemerintahan Jokowi, hingga 2024 saat ini target tersebut baru terealisasi sebanyak 50 bendungan. Sehingga masih ada sisa 11 bendungan lagi yang tengah dikejar progres penyelesaiannya.

"Kalau yang free, atau bisa digunakan paling sekitar 4 persen, dari total yang sudah diberikan negara kepada kita tahun 2025. Jadi, jangan berpikir, oh anggaran kita besar, tidak juga, sudah selesai semua itu," tutur dia.

Dody menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran, Prabowo memerintahkan untuk menunda terlebih dahulu pembangunan infrastruktur-infrastruktur baru pada tahun 2025.

"Anggaran itu sudah diketok tahun 2024, sebenarnya kita tahun 2025 hanya tinggal bekerja saja, arahan Pak Presiden begitu. Sehingga anggaran yang terkait infrastruktur sementara, dipending dulu, kami mesti berdiskusi ulang, Bappenas, Keuangan, pertanian, pendidikan, dan lainnya," ucap Dody.

"Infrastruktur lain bukan tidak dibangun, tetapi di reschedule, lelang-lelang baru sementara belum," lanjutnya.

Kalaupun ada pekerjaan baru, kata Dody, maka perlu persetujuan Presiden Prabowo terlebih dahulu. Sebab anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PU sendiri sudah habis untuk membayar kontrak-kontrak berjalan.

"Kalau pun kita melakukan sesuatu yang baru, kita perlu bicara ke presiden, anggaran kita cuma sekian, apakah yang ini dulu kita kerjakan, apa kita boleh mengerjakan yang baru," pungkasnya.