Bali dan IKN Jadi Opsi Lokasi Family Office, Kajian Ditarget Rampung 1 Bulan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut terdapat dua lokasi pembangunan Family Office, yaitu Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bali masuk dalam opsi karena sebelumnya sudah terbangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sedangkan IKN, ke depannya akan menjadi pusat pemerintahan baru dan diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia terutama untuk bagian Indonesia Timur.

"Kita sudah studi betul-betul, misalnya di Bali, kan ada 2 KEK, kira-kira Bali di Sanur, kemudian juga IKN jadi pilihan. Nah ini sekarang sedang kita garap lah dengan cermat," ujar Luhut dalam postingan instagram pribadinnya, Senin (1/7/2024).

Luhut menjelaskan, saat ini Presiden Joko Widodo telah memberikan tugas untuk membuat task force untuk melakukan kajian lebih dalam sebelum membuat family office di Indonesia.

"Tadi Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta untuk menyiapkan task force ini dalam 1 bulan kedepan, mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan jawaban yang banyak," tuturnya.

Menurutnya, pendirian family office merupakan hal yang baru di Indonesia. Sehingga, masih perlu cukup banyak yang harus dibenahi atau dimodifikasi terutama dari aspek regulasi yang menyangkut perpajakan. Regulasi tersebut yang dianggap membuat Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Memang akibatnya ini (familly office) banyak yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita yang era sekarang ini kurang kompetitif," ucapnya.

Luhut optimistis pendirian family office di Indonesia akan mampu menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Hal itu karena Indonesia dianggap masih punya proyek dan berbagai program yang cukup menguntungkan bagi para pelaku usaha.

Terutama program hilirisasi yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah, mulai dari hilirisasi sektor pertambanganan dan mineral, hilirisasi perkebunan, hilirisasi pertanian, hingga hilirisasi sektor kelautan.

"Nah ini sekarang sedang kita garap dengan cermat, tapi kita menghindari pencucian uang, dia harus datang kemari, dia taruh duit 10-30 juta dolar AS, terus dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang untuk bekerja di family office tadi, itu yang kita pajaki," tuturnya.

Luhut menambahkan, family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki family office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.