Palestina Tolak Mentah-Mentah Keterlibatan Asing dalam Pemerintahan Gaza Pasca-Perang

TEPI BARAT, iNews.id - Pemerintah Otoritas Palestina menolak pembentukan pemerintahan apa pun di Jalur Gaza yang melibatkan kekuatan asing. Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu berkunjung ke Amerika Serikat, salah satunya membahas pemerintahan Gaza pasca-perang.

“Tidak ada legitimasi bagi kehadiran asing di Wilayah Palestina. Hanya rakyat Palestina yang bisa memutuskan siapa yang memerintah serta mengatur urusan mereka,” kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dikutip dari Anadolu, Senin (1/7/2024).

Dia menegaskan pembentukan koloni serta kebijakan penjajah Israel yang berupaya memindahkan penduduk Gaza melalui pembantaian berdarah tidak sah.

“Kami tidak akan menerima atau membiarkan kehadiran orang asing di tanah kami, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza,” ujarnya, menegaskan.

Isu Palestina, lanjut dia, merupakan adalah masalah negara, tak terkait dengan bantuan kemanusiaan. 

"Ini adalah tujuan suci dan isu sentral bagi rakyat Arab,” tuturnya.

Lembaga penyiaran Israel pada Sabtu lalu, mengutip seorang sumber pejabat keamanan, melaporkan tentara Zionis akan tetap berada di Jalur Gaza sampai pasukan internasional menggantikan mereka. Penerapan itu bisa memakan waktu beberapa bulan.

Sebelumnya Gallant juga membahas soal pemerintahan Gaza pasca-perang dengan para pejabat AS. Mereka sepakat tak memasukkan Hamas dalam pemerintahan, melainkan penguasa Palestina di Tepi Barat yang sudah direformasi.

Pengabaian Hamas dari kancah politik Palestia ditentang kubu Palestina apa pun, termasuk pemerintahan di Tepi Barat yang dikuasai faksi Fatah.