Pembelian Pertalite Mau Dibatasi Awal Oktober, Masyarakat Setuju?

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berwacana membatasi konsumsi pembelian BBM jenis pertalite. Rencananya, kebijakan ini mulai diterapkan pada awal Oktober mendatang untuk beberapa spesifikasi kendaraan.

Rencana ini pun menimbulkan berbagai respons dari masyarakat, baik dari para pelaku usaha maupun pengguna kendaraan harian.

Berdasarkan reportase tim iNews.id di beberapa SPBU di daerah Jakarta Timur pada Senin (2/9/2024), salah satu pengguna kendaraan Devin menilai kebijakan pembatasan merupakan hal yang wajar. Sebab menurutnya saat ini subsidi pemerintah ke sektor energi terutama BBM kendaraan cukup besar.

Namun, Devin tidak setuju apabila pertalite harus benar-benar dihapus peredarannya. Pasalnya, hal ini akan memengaruhi para pelaku usaha kecil yang banyak menggunakan kendaraan untuk aktivitasnya.

"Sebetulnya bukan cuma dibatasin saja ya, tapi saya juga mendengar kalau mau dihapus juga ya? Kalau dibatasi masih wajar sih, karena kita subsidinya besar di BBM, kalau untuk dihilangkan tidak setuju," ujar Devin kepada iNews.id.

Selain itu, ada juga pelaku usaha beranama Qori yang mengaku menggunakan pertalite untuk bekerja. Pembatasan konsumsi ini pun sangat dikhawatirkan berdampak pada pendapatannya.

"Sudah tahu, per 1 Oktober kalau tidak salah (pembatasan pertalite). Kebetulan saya pakai pertalite, saya tidak setuju karena sehari hari kita menggunakan pertalite, sedangkan untuk bisnis ini kan saya mobile juga, nah itu pakai pertalite," tutur dia.

Sebagai pelaku usaha, Qori khawatir kebijakan ini akan berdampak pada keberlangsungan usahanya ketika harus mengeluarkan belanja modal yang lebih dengan harga BBM yang lebih tinggi. Sedangkan. tidak ada income tambahan terhadap usahanya. 

"Jadi takutnya nanti terlalu banyak pengeluaran, tapi incomenya sedikit," ucap Qori.

Masyarakat lainnya, Joni yang juga sehari-hari menggunakan pertalite menyampaikan keberatannya jika pembelian pertalite harus dibatasi atau bahkan dihilangkan. Karena akan berdampak langsung terhadap masyarakat terutama yang berpenghasilan tanggung, yakni tidak masuk kategori masyarakat kelas atas, namun tidak masuk spesifiasi masyarakat kelas bawah.

"Kalau buat saya kayaknya kurang setuju, karena hampir rata-rata orang berpenghasilan seperti saya, cuman untuk beli bahan bakar. Kalau itu mau diterapkan atau dihilangkan ya agak berat," kata Joni.