PUPR Klaim Iuran Tapera Bukan untuk Cicilan, tapi KPR Bunga 5 Persen

PUPR Klaim Iuran Tapera Bukan untuk Cicilan, tapi KPR Bunga 5 Persen

Ekonomi | inews | Minggu, 2 Juni 2024 - 12:42
share

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan kepesertaan iuran Tapera bukan untuk mencicil rumah. Namun, untuk mendapatkan subsidi bunga cicilan KPR yang berada di angka 5 persen.

Menurut Herry iuran yang harus dibayarkan oleh peserta Tapera sebesar 3 persen nantinya akan diakumulasikan selama setahun. Jika peserta dinilai memenuhi syarat, maka baru bisa memanfaatkan tapera untuk membeli rumah melalui skema KPR atau KBR dengan bunga flat 5 persen

"Konsepnya banyak keliru, itu dipikir uang itu dipakai cicil (rumah), nggak. Dibuatkan dana tabungan tadi, kan tabungan orang iuran segitu banyak, uang yang dikumpulkan dimasukin ke investasi tadi," ujar Herry usai konferensi pers di Kantor Staf Presiden dikutip Jumat (2/6/2024).

Herry menjelaskan, dengan adanya bunga sebesar 5 persen ini diharapkan akan meringankan masyarakat yang belum memiliki rumah untuk mencicil. Sebab punya bunga yang jauh lebih rendah dari bunga bank konvensional sebesar 11 persen.

Sedangkan, para pekerja yang sudah memiliki rumah nantinya uang iuran yang sudah dibayarkan setiap bulan bisa diambil kembali ketika selesai masa kontrak atau kerjanya. Pasalnya, kata Herry, konsep kepesertaan Tapera ini semacam tabungan yang bisa diambil pada waktunya.

"Dari pemupukan ini dipakai untuk pakai KPR dengan bunga 5 persen, yang nabung mah nabung saja nanti di ujung kembali uangnya," tutur dia.

Lebih jauh, Herry menjelaskan bahwa konsep ini dibuat untuk mengejar kesenjangan masyarakat yang belum memiliki rumah yang disebabkan oleh mahalnya harga hunian saat ini.

Terlebih, ada pertumbuhan 700.000 keluarga baru setiap tahunnya yang membutuhkan hunian. Sedangkan angka backlog kepemilikan rumah saat ini mencapai 10 juta keluarga yang belum memiliki tempat tinggal.

Menurutnya, dalam mengejar target Indonesia emas tahun 2045, paling tidak setiap tahunnya harus disediakan sekitar 1,5 - 2 juta rumah baru untuk mengentaskan angka backlog pada tahun tersebut.

"Memang programnya harus di scale up, ini prinsipnya. Agar jumlahnya banyak gimana? Artinya bagaimana investasi dapat return sebesar-besarnya," kata Herry.

Topik Menarik