Wajib Tau! UMK Kabupaten Banjarnegara Perjalanan dari Masa ke Masa, Ditahun 2025 Naik

CILACAP.iNewscilacap.id - Indonesia adalah negara dengan keberagaman ekonomi dan sosial yang membuat setiap daerah memiliki karakteristik unik dalam menetapkan kebijakan, termasuk dalam hal upah minimum.

Salah satu kebijakan penting yang berperan besar dalam perlindungan tenaga kerja adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dilakukan secara resmi setiap tahun.

Salah satu kabupaten yang menarik perhatian dalam pembahasan ini adalah Kabupaten Banjarnegara, yang dikenal sebagai wilayah dengan UMK terendah di Jawa Tengah namun tetap menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.

Bagaimana perjalanan UMK Banjarnegara dari masa ke masa, dan apa saja faktor yang mendorong perubahan tersebut?

UMK: Pilar Dasar Perlindungan Pekerja

UMK adalah bagian dari sistem pengupahan yang diatur untuk menjamin kesejahteraan pekerja di setiap kabupaten/kota.

Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya John Suprihanto dan Lana Prihanti Putri, disebutkan bahwa standar upah minimum dirancang untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Standar ini tidak hanya menjadi hak pekerja tetapi juga kewajiban bagi perusahaan untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan regulasi.

Penetapan UMK juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini menjelaskan mengapa UMK tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota.

UMK Banjarnegara Tahun 2025: Gambaran Terkini

Banjarnegara, sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah, memiliki UMK terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/44 Tahun 2024.

Berdasarkan keputusan tersebut, UMK Banjarnegara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.170.475,32, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan 6,5 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.038.005,00.

Meskipun mengalami peningkatan, UMK Banjarnegara masih menjadi yang terendah di antara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan hidup di wilayah ini relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain.

Namun demikian, tren kenaikan UMK memberikan sinyal positif terhadap perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat Banjarnegara.

Sejarah Panjang UMK Banjarnegara: 2001–2025

Perjalanan UMK Banjarnegara dari tahun ke tahun mencerminkan dinamika ekonomi lokal serta pengaruh berbagai kebijakan pemerintah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sejak tahun 2001, UMK Banjarnegara terus mengalami kenaikan.

Berikut adalah perkembangan UMK Banjarnegara dari 2001 hingga 2025:

2001: Rp 245.000,00

2005: Rp 417.000,00

2010: Rp 662.000,00

2015: Rp 1.112.500,00

2020: Rp 1.748.000,00

2023: Rp 1.958.170,00

2025: Rp 2.170.475,32

Dari data ini terlihat bahwa kenaikan UMK cukup signifikan terutama dalam dua dekade terakhir.

Misalnya, pada tahun 2015 ke 2025, UMK Banjarnegara meningkat hampir dua kali lipat. Perubahan ini menggambarkan respons pemerintah terhadap peningkatan kebutuhan hidup minimum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengapa UMK Terus Naik?

Kenaikan UMK yang konsisten setiap tahunnya bukan tanpa alasan. Menurut buku Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung karya Edytus Adisu, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi kenaikan UMK, yaitu:

Kebutuhan Hidup Minimum (KHL)

KHL adalah standar utama dalam menentukan UMK, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Inflasi atau kenaikan harga barang/jasa memengaruhi penyesuaian UMK agar daya beli pekerja tetap terjaga.

Pertumbuhan Ekonomi

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik cenderung memiliki UMK lebih tinggi karena meningkatnya produktivitas.

Upah Umum Regional

UMK juga disesuaikan dengan rata-rata upah di wilayah tertentu untuk menjaga daya saing tenaga kerja lokal.

Kondisi Pasar Kerja

Tingkat pengangguran, ketersediaan tenaga kerja, dan dinamika pasar menjadi variabel yang turut memengaruhi penetapan UMK.

Penyesuaian UMK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menetapkan bahwa formula penghitungan UMK mempertimbangkan variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dampak dan Tantangan Kenaikan UMK

Kenaikan UMK memberikan dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Di sisi pekerja, kenaikan ini membantu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan. Namun, di sisi perusahaan, kenaikan UMK dapat menjadi tantangan dalam menjaga efisiensi operasional, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, kenaikan UMK juga mendorong perusahaan untuk lebih kompetitif, misalnya dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau mengadopsi teknologi baru. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kenaikan UMK tidak menyebabkan inflasi baru atau meningkatkan tingkat pengangguran akibat ketidakseimbangan antara upah dan produktivitas.

Kesimpulan

Perjalanan UMK Banjarnegara dari tahun ke tahun mencerminkan usaha pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dengan dinamika ekonomi daerah. Meski UMK Banjarnegara berada pada posisi terendah di Jawa Tengah, tren kenaikan setiap tahunnya menunjukkan adanya pertumbuhan positif.

Faktor-faktor seperti kebutuhan hidup, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi alasan utama di balik kenaikan ini. Dengan memahami perjalanan dan logika penetapan UMK, diharapkan masyarakat, pekerja, dan perusahaan dapat bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkeadilan. UMK bukan hanya soal angka, tetapi juga representasi dari kesejahteraan dan harapan masa depan.