Diikuti 1.998 Peserta, MTQ ke-XXX di Samarinda Akan Digelar Serba Digital

JAKARTA, iNews.id - Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 2024 yang akan digelar di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menerapkan teknologi digital seperti dalam pendaftaran, penyelenggaraan, penjurian dan publikasi. Terdapat tiga inovasi digital yang digunakan pada MTQ ke-XXX, yakni E-MTQ, E-Scoring, dan E-Maqro (Bank Soal).

MTQ ke-XXX tingkat nasional tahun 2024 akan diselenggarakan pada 6-16 September 2024. MTQ rencananya dibuka Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

MTQ ke-XXX diikuti  sebanyak 1.998 peserta yang terdiri atas 1.567 peserta inti dan 431 cadangan. Peserta ini berasal dari 2.377 pendaftar yang  didaftarkan oleh masing-masing  pemprov di E-MTQ. 

"Penyelenggaraan MTQ ke-XXX ini kita ikhtiarkan, kita upayakan penyelenggaraan serba digital, mulai pendaftaran hingga pengumumannya. Ini harapan transformasi digital di Kemenag, sudah sesuai dengan roadmap, peta jalan yang sudah dibuat Kemenag," ujar Staf Khusus Menteri Agama RI (Stafsus Menag) Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo dalam konferensi pers terkait persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional ke- XXX, di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Wibowo menjelaskan, transformasi digital sudah dilakukan di seluruh satuan kerja Kemenag untuk membantu mengotimalkan semua layanan,  baik layanan keagamaan maupun pendidikan.

Menurut Wibowo, terdapat beberapa manfaat dan tujuan penyelenggaraan MTQ serba digital. Pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan jauh lebih efisien, transparan, akuntabel, dan lebih profesional.

Kedua, meminimalisir proses transfer peserta antarprovinsi. Sebab, dengan sistem digital ini Kemenag bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kerja sama ini untuk memastikan bahwa peserta yang terdaftar benar-benar berasal dari daerah tersebut. 

"Serba digital semakin memudahkan dalam verifikasi dan validasi dokumen. Hal ini juga untuk memastikan fairness, prinsip keadilan dari lomba," kata Wibowo.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi menjelaskan,  aplikasi E-MTQ ini digunakan untuk proses pendaftaran dan verifikasi peserta. Dengan sistem tersebut, Kemenag ingin memastikan data peserta terverifikasi secara akurat dan valid. 

Kemudian aplikasi, E-Scoring. Dengan aplikasi ini peserta dan masyarakat umum bisa langsung melihat skor yang diperoleh secara real time. Karena begitu peserta sesali mengikuti lomba, skor yang diperoleh otomatis terinput. 

Sementara E-Maqro adalah aplikasi yang menyediakan 5.230 bank soal dengan kerahasiaan yang terjamin. Aplikasi ini dikembangkan sebagai alat pengacak soal dan bahan bacaan (maqro) agar bisa dilakukan secara lebih transparan, akurat dan meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi soal.

"Adanya aplikasi akan menghindari spekulasi. Ini akan menuntut peserta untuk memiliki kapasitas yang maksimal. Mereka akan tahu soal saat mereka akan mengambil undian, sangat rahasia," katanya.

Terakhir, seluruh perhelatan MTQ di setiap cabang akan disiarkan langsung (live streaming) melalui berbagai laman media sosial. Sehingga publik bisa memberikan masukan dan kontrol dalam perbaikan. 

"Kita juga menyiapkan Bimas Islam TV dalam rangka meningkatkan objektivitas penyelenggaraan MTQ," ujarnya. 

Juru Bicara Kemenag Sunanto mengatakan, penyelenggaraan MTQ ke-XXX yang serba digital merupakan perwujudan transformasi digital yang terus didorong oleh Menag Gus Yaqut.

"Ini hanya salah satu yang menjadi prioritas dari 7 perwujudan transformasi digital di Kemenag untuk menyatukan semua layanan dalam satu roadmap," ucapnya.

Terdapat delapan cabang lomba dalam MTQ ke-30 yakni Tilawah Al Quran, Qira'at Al Quran, Hafalan Al Quran, Tafsir Al Quran (Indonesia, Arab, Inggris), Fahmil Al Quran, Syarhil Al Quran, Seni Kaligrafi Al Quran, dan Karya Tulis Ilmiah Al Quran.

MTQ ke-XXX diikuti perwakilan dari 35 provinsi dari 38 daerah tingkat I di Indonesia. Tahun ini terdapat satu peserta  baru yakni asal Papua Barat Daya, yang merupakan daerah pemekaran Papua. Sedangkan 3 provinsi baru belum ikut berpartisipasi, yakni Papua Pengunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.