Para Ulama dan Santri Gelar Aksi Damai Didepan Pabrik Miras Cikande Serang, Swipping Bukan Ranahnya
SERANG, iNewsBanten - Keberadaan pabrik minuman keras (miras) membuat para ulama dan santri akan selalu menyuarakan agar PT. BBI menutup pabrik yang memproduksi miras merk Kawa-kawa.
Para ulama dan santri melakukan aksi yang digelar damai di depan pabrik miras berlangsung pada Selasa (24/09/2024) bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk perlawanan tegas terhadap keberadaan pabrik miras yang dinilai telah menghina martabat masyarakat Banten yang mayoritas beragama Islam.
Dengan wajah penuh kesungguhan, para peserta aksi menyerukan penutupan pabrik yang dianggap sebagai sumber kerusakan moral dan sosial.
Dalam kesempatan ini, koordinator aksi, KH. Fahaddudin dan beberapa perwakilan Ulama diterima oleh Humas PT.BBI. Dalam pertemuannya PT. BBI siap diberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran.
"Apabila PT.Balaraja Barat Indah bila manakala melakukan pelanggaran baik melalui administrasi maupun perdata maka PT. Balaraja Barat Indah siap mendapatkan sanksi tersebut." Tegas KH Fahaddudin.
Hari Purnomo humas PT. BBI juga mengapresiasi para ulama dan santri yang mau mengajak komunikasi antara ulama, perusahaan dan kepolisian.
"Baru hari ini yang kami berasumsi bahwa itu tulisan menyuarakan kearifan lokal, menyuarakan warga sekitar menyuarakan kabupaten Serang dan Provinsi Banten khususnya mereka mau beraudiens dengan kami." Ujar humas PT. BBI Hari Purnomo. Selasa (24/09/2024)
KH. Fahaddudin berpesan dipenutupan aksinya, agar tidak melakukan swipping minuma keras di warung-warung, jika menemukan pelanggaran.
"Kami sebagai ulama mitra umarok jangan melakukan swipping sendiri itu amanat saya, jangan pernah melakukan swipping ke warung-warung kecil terkait minum-minuman keras, karena itu bukan tupoksi kita, itu bukan wewenang kita." Ujar Tegas KH Fahaddudin
Aksi damai yang dilakukan oleh para ulama dan santri di Banten ini menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh produksi minuman keras.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman keras.
