Dukung Ekonomi Bersih, Bank BNI Maksimalkan Pembiayaan Berkelanjutan

PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI membukukan kinerja positif dari portofolio green atau penyaluran kredit berwawasan lingkungan pada kuartal ketiga tahun ini.

Pembiayaan berkelanjutan (sustainability loan) menjadi salah satu produk pembiayaan yang cocok untuk membantu transformasi pelaku industri implementasi prinsip ekonomi berkelanjutan. Hingga Juni 2022, bank berkode saham BBNI itu telah meluncurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp117,9 triliun untuk kebutuhan kemajuan dan pemberdayaan ekonomi sosial (UMKM), Rp16,1 triliun untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, disusul Rp12 triliun untuk kebutuhan Energi Terbarukan, lalu Rp7,2 triliun dalam hal pencegahan polusi, dan terakhir untuk kebutuhan pendanaan berkelanjutan dengan total nilai mencapai Rp23,4 triliun.

Head of Enterprise Risk Management Bank BNI Rayendra M Goenawan menyatakan pihaknya senantiasa berkomitmen mendukung pembiayaan-pembiayaan berkelanjutan, maupun sebagai langkah mitigasi dampak perubahan iklim dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kinerja green portofolio kami tergolong positif. Terlebih dengan produk sustainability loan yang menjadi opsi paling relevan untuk transformasi proses produksi debitur top tier kami," ujarnya dikutip Koran Jakarta pada Rabu (7/9).

Peran konkrit BNI di dalam mewujudkan kebutuhan pendanaan berkelanjutan di Indonesia sudah beragam diupayakan perusahaan. Hal ini merupakan wujud kesadaran BNI terhadap risiko terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang bukan tidak mungkin memicu berbagai dampak negatif. Selain pembiayaan berkelanjutan, bank pelat merah itu juga menggandeng Japfa Comfeed dalam penyaluran Sustainability Linked Loan senilai Rp1,42 triliun.

Adapun fasilitas kredit bilateral dengan jangka waktu 5 tahun ini digadang-gadang akan memperkuat posisi BNI sebagai perusahaan yang yang masuk jajaran Top Three di Indonesia dalam indeks penilaian Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai alat ukur bagi keberlanjutan sebuah usaha oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat ini BNI bahkan berada pada peringkat A dan merupakan peringkat tertinggi di antara bank-bank Indonesia.

Pada Juni tahun ini, Perseroan juga telah melakukan penerbitan obligasi korporasi berwawasan lingkungan (Green Bond) dengan denominasi Rp5 triliun di Juni 2022 yang menjadi modal untuk penguatan portofolio hijau. Langkah ini bahkan menjadikan BNI sebagai bank nasional pertama yang menerbitkan green bond dalam denominasi rupiah.

"Tentunya banyak inisiasi baru yang potensial bagi penguatan green portofolio kami. BNI pun tentu menyelaraskan strategi sustainability financing dengan roadmap keuangan berkelanjutan tahap II dari OJK. Strategi ini terdiri dari 5 pilar yang mencakup framework berkelanjutan di BNI," ujarnya.

Tak berhenti sampai di situ, Rayendra menyampaikan BNI juga menjadi bank pertama di Indonesia yang mengoperasikan dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan korporasi dalam mendukung pemerintah di hadapan para tamu anggota G20, dimana Indonesia memegang posisi Presidensi. Disamping itu, hal ini juga tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNI dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada tanggal 26 April 2022 terkait Penyediaan Infrastruktur SPKLU di Area BNI. BNI juga mendorong pengembangan Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia dan meluncurkan program pembiayaan kendaraan listrik melalui BNI Multifinance.

Sebagai pionir institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability (green banking ) , BNI telah membuktikan implementasi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia mampu berkorelasi positif dengan profitabilitas. Transformasi digital yang berdampak pada meningkatnya transaction banking dan terus mendorong implementasi green banking BNI semakin komprehensif. BNI bahkan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba 75 persen pada semester 1 2022 menjadi Rp8,8 triliun.