Menteri Kehutanan Lepas Satwa Langka dan Serahkan SK Perhutanan Sosial di Papua Barat Daya

SORONG, iNewsSorong.id Dalam kunjungan kerjanya ke Papua Barat Daya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, membawa pesan kuat tentang pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Bertempat di Taman Wisata Alam (TWA) Kilometer 16, Kota Sorong, Kamis (21/11), Menhut melakukan dua kegiatan simbolis: melepasliarkan satwa langka dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 33.000 hektar lahan hutan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi upaya pelestarian ekosistem di kawasan Papua, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Hari ini, kita melepasliarkan berbagai jenis burung, termasuk kakatua. Saya mendapat laporan bahwa setiap bulan sekitar 200 satwa berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan. Ini menegaskan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, sangat penting untuk melindungi kekayaan satwa Papua, ujar Raja Juli.

Selain langkah pelestarian, Menhut juga menyerahkan SK Perhutanan Sosial kepada 12 kelompok tani. Dengan total luasan 33.000 hektar, Raja Juli menegaskan bahwa hutan bukan hanya harus terjaga secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Hutan ini harus menjadi mata air bagi masyarakat, bukan air mata. Kita mendorong skema menanam, bukan menebang. Program ini diharapkan memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan pengembangan agroforestri, jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menhut ini. Ia juga mengungkapkan harapan masyarakat Papua Barat Daya agar program perhutanan sosial dapat dilengkapi dengan pendanaan dan dukungan program pemberdayaan.

Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih, misalnya melalui alokasi dana khusus untuk daerah yang masih memiliki tutupan hutan yang baik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui hasil hutan perlu menjadi prioritas, sehingga hutan tak hanya menjadi paru-paru dunia, tetapi juga membawa kesejahteraan lokal, ujar Julian.

Kunjungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelestarian hutan, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat adat Papua Barat Daya. Dengan pendekatan berbasis ekologis dan ekonomis, kawasan ini diharapkan menjadi model bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia.