IMF Lanjutkan Misi di Rusia, 9 Negara Protes
JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) bakal melanjutkan misi dialog dengan Rusia . Beberapa negara protes dengan rencana IMF untuk melanjutkan misi ke Rusia.
9 negara berpendapat bahwa melanjutkan dialog dengan negara yang telah menginvasi negara lain hanya akan merusak reputasi lembaga tersebut. Setelah invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada Februari 2022, IMF menghentikan konsultasi tahunan dengan Rusia. Padahal, biasanya IMF rutin melakukan sesi konsultasi dengan seluruh anggotanya.
Namun, pada 2 September, Direktur Eksekutif IMF Rusia Aleksei Mozhin menginformasikan kepada Reuters bahwa IMF akan memulai kembali konsultasi secara daring pada 16 September. Kunjungan delegasi IMF ke Moskow yang akan digunakan untuk bertemu dengan pejabat Rusia itu akan dilanjutkan hingga 1 Oktober.
Management Dahana Mendapat Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme dari BNPT
Kami ingin menyampaikan ketidakpuasan kami terhadap rencana IMF tersebut, kata menteri keuangan dari Lithuania, Latvia, Estonia, Finlandia, Swedia, Islandia, Denmark, Norwegia, dan Polandia dalam sepucuk surat yang dilayangkan kepada Kepala IMF Kristalina Georgieva, yang diperoleh Reuters, dilansir dari VOA, Minggu (15/9/2024).
Georgieva menghadiri pertemuan menteri keuangan dan bankir sentral Uni Eropa di Budapest. Mereka berencana untuk menanyakan kepadanya tentang rencana IMF di acara tersebut, kata pejabat Uni Eropa.
"Rekomendasi apa yang ingin diberikan IMF kepada Rusia di akhir konsultasi? Bagaimana cara menjalankan ekonomi perang dengan lebih baik?" kata seorang pejabat senior zona euro.
Surat tersebut menegaskan bahwa sebagai negara agresor, Rusia seharusnya tidak mendapatkan manfaat dari nasihat IMF. Surat itu juga mencatat bahwa jika IMF melanjutkan rencananya, maka hal tersebut hanya akan mengikis minat negara donor untuk mendukung Ukraina melalui inisiatif IMF, karena akan merusak kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
"Para donor dapat memilih lembaga lain seperti Bank Dunia atau Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan," kata pejabat senior itu.