Anies Baswedan: RUU TNI Jangan Sampai Alihkan Prajurit dari Tugas Utamanya

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU tersebut melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Menurut Anies, RUU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi.

"Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya," kata Anies dalam cuitannya di X dikutip, Minggu (23/3/2025).

Anies menyoroti salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, publik sulit mengakses draf akhir RUU TNI dan minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. "Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri," kata Anies.

Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kata Anies, maka semua elemen masyarakat harus memastikan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan?

Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik.

"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," katanya.

Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan perang masuk dan terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meski tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.

"Ini adalah warisan yang harus kita jaga," katanya.

Anies mengingatkan, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemurnian demokrasi. Revisi UU TNI semestinya dipandang bukan sekadar satu kebijakan hukum, tapi bagian dari ikhtiar besar dalam membangun negara yang kuat dan demokratis. Karena itu, keputusan sebesar itu perlu kehati-hatian. Ia mendorong pembukaan ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif.

"Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-mana boleh ikut membahas," katanya.

Anies Baswedan menegaskan bahwa semua upaya ini dilakukan demi Indonesia yang lebih kuat, lebih stabil, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi.