Kapolda Kaltim Paparkan 13 Pedoman Kawal Program Asta Cita, Kenalkan Program Polisi ETAM

JAKARTA - Kapolda Kaltim Brigjen Endar Priantoro menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung program Pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini disampaikan dalam Commander Wish Kapolda Kaltim melalui video conference kepada pejabat utama Polda Kaltim, perwira menengah, serta seluruh Kapolres di jajaran Polda Kaltim, setelah memimpin apel perdana. 

Pada apel perdana tersebut, Endar yang merupakan lulusan Akpol tahun 1994 memperkenalkan diri serta menyampaikan harapan baru dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di Kalimantan Timur. Dalam arahannya, Ia menekankan 13 poin utama yang harus menjadi pedoman seluruh personel Polda Kaltim.

"Program ini bisa diketahui oleh masyarakat luas di Kaltim dan berharap segera bisa diaktualisasikan oleh seluruh personel Polda Kaltim sampai dengan personel yang ada di Polsek serta para Bhabinkamtibmas," kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yuliyanto dikutip, Senin (24/3/2025). 

Endar memaparkan 13 poin itu adalah; 

1. Soliditas Internal. Meningkatkan loyalitas kepada institusi Polri dengan menerapkan prinsip reward dan punishment yang tegas dan terukur.
2. Dukungan terhadap IKN. Menjaga keamanan dan ketertiban, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta mengantisipasi konflik sosial.
3. Fokus pada Kamtibmas. Menekan angka kriminalitas dengan pendekatan preemtif dan preventif, mengoptimalkan patroli di wilayah rawan, serta menegakkan hukum secara tegas namun humanis.
4. Penguatan Transformasi Digital. Mengembangkan aplikasi pelayanan masyarakat serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung penegakan hukum.
5. Manajemen Media. Mengelola tren persepsi publik untuk meminimalkan sentimen negatif terhadap Polri serta menjalin kemitraan strategis dengan media lokal.

6. Membangun Kepercayaan Publik. Meningkatkan kualitas layanan, menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta mempererat hubungan humanis dengan masyarakat.
7. Perhatian Khusus pada Wilayah Prioritas. Meningkatkan kehadiran Polri melalui program community policing serta memfokuskan pengamanan di perbatasan dan daerah rawan konflik.
8. Penegakan Hukum Berkeadilan. Mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan restoratif guna menciptakan harmoni sosial.
9. Sinergitas dengan Stakeholder. Berkoordinasi secara efektif dengan seluruh pihak dalam mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. Tindakan Kepolisian Berbasis Kemanusiaan. Mengedepankan pelayanan yang responsif dan berbasis keterlibatan masyarakat.
11. Mengawal Kebijakan Pemerintah. Mendukung program ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, serta program makan siang bergizi.
12. Pengkondisian Masa Transisi Pemerintahan. Mengantisipasi potensi gangguan terhadap kebijakan pemerintah dan menangani narasi negatif secara profesional.

13. Mewujudkan Tata Kelola Polri yang Profesional. Mengelola keuangan secara transparan, menerapkan merit system dalam pembinaan SDM, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Perwira tinggi Polri kelahiran Kota Purwokerto, Jawa Tengah dengan pengalaman berdinas selama kurang lebih 12 tahun di KPK ini juga memperkenalkan program Polisi ETAM, dengan slogan 'Hadir dengan hati, melayani dengan aksi'.

Polisi Etam adalah, nilai-nilai Empati, Terampil, Akomodatif, dan Mulia sebagai landasan pelayanan Kepolisian di Kalimantan Timur. Empati bertujuan Polisi yang memahami dan peduli terhadap masyarakat dengan aktif membangun komunikasi serta responsif terhadap situasi darurat.

Terampil adalah Polisi yang profesional, sigap, dan terlatih dalam tugasnya dengan menerapkan strategi pengamanan berbasis teknologi. lalu, Akomodatif merupakan Polisi yang mudah dijangkau, siap melayani, dan mengoptimalkan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik.

Selanjutnya, Mulia adalah Polisi yang mengabdi dengan iman, menjalankan amanah dengan keikhlasan, serta menjunjung tinggi etika dan transparansi hukum.