Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi
JAKARTA - Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH, meminta jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan di daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting sebab penguatan pengawasan berkaitan dengan hak rakyat yang harus dijaga.
“Kita menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. Hak rakyat harus kita jaga agar proses yang terjadi benar-benar sesuai dengan kehendak mereka,” kata Herwyn dalam keterangan, dikutip Senin (17/3/2025).
Ia pun menyoroti potensi pelanggaran dan kerawanan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan PSU di sejumlah daerah. Ia meminta jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat komunikasi serta sosialisasi kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan.
“Pastikan kita melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pengurusan surat dan dokumen. Putusan MK justru memperluas aspek verifikasi yang sebelumnya tidak diatur secara mendetail," tuturnya.
Di sisi lain, terkait dengan aspek anggaran di 24 daerah yang menggelar PSU, Herwyn Bawaslu provinsi untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Supervisi, asistensi, koordinasi serta penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya. Namun perlu diperhatikan secara cermat dan berdasarkan prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Jika tidak ada anggaran, Bawaslu Provinsi lakukan supervisi dan koordinasi secara daring secara rutin. Jangan biarkan kawan-kawan di kabupaten/kota abai terhadap pengawasan, karena bisa berdampak pada munculnya PSU kembali yang berimplikasi pada penggunaan anggaran tambahan,” ucapnya.
