Bisnis Hotel Kelam saat Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Keputusan tersebut mendapat perhatian dari pengusaha hotel.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, kebijakan tersebut menjadi penyebab usaha terseok-seok.
Hariyadi menyebut kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga membuat jumlah kunjungan tamu hotel menjadi sepi. Hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang baik bagi bisnis perhotelan.
Menurut Hariyadi, situasi ini sebenarnya juga pernah terjadi di masa pemerintahan awal Presiden Joko Widodo di tahun 2015 silam. Dengan adanya kebijakan penekanan anggaran perjalanan dinas kala itu, bisnis perhotelan menjadi kelam selama tiga bulan.
"Kita pernah mengalami hal yang seperti ini di 2015 awal. Waktu itu pemerintah baru, Pak Jokowi, waktu itu kita sempat mengalami (kesusahan) tiga bulan. Jadi Januari sampai Maret waktu itu kita mengalami situasi yang sangat dalam sekali impact-nya waktu itu," ungkapnya.
Hariyadi menyebut pemangkasan anggaran terkait perjalanan dinas sebaiknya dikaji ulang oleh Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya menurutnya, anggaran perjalanan dinas sebenarnya merupakan stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah.
Hal ini diungkap Hariyadi sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat bisnis di bidang perhotelan dan juga restoran memiliki mata rantai yang sangat luas, mulai dari vendor yang bergerak di sektor peternakan dan pertanian yang memasok kebutuhan pangan hingga UMKM di sektor amenities.
