Hilirisasi di Sektor Pertambangan, Berkah bagi RI Lompat Jadi Negara Maju
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia memandang positif kebijakan terkait hilirisasi yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir.
"Dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi berhasil merealisasikan amanat UU Minerba sehingga pembangunan fasilitas pengolahan/pemurnian komoditas mineral berjalan dengan lancar," katanya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia.
Menurutnya, pemerintah juga telah memberikan dukungan dengan adanya kemudahan perizinan seperti penguatan peran dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman & Investasi dalam mendorong percepatan investasi.
Selain itu Kementerian Investasi, lanjut Hendra, juga memiliki peran dalam membentuk kedeputian (eselon-1) yang menangani hilirisasi termasuk hilirisasi mineral.
"Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan dan non-perpajakan untuk pembangunan smelter," ujarnya.
Hendra juga menilai pemerintah berkomitmen dalam menjalankan amanat UU dan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang memohon dukungan relaksasi ekspor mineral akibat dampak dari tertundanya pembangunan proyek smelter pasca Pandemi COVID-19.
Pemerintah, lanjutnya, juga aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional (pembatasan ekspor) yang banyak mendapat tekanan dari luar terutama dari Uni Eropa.
"Pemerintah juga aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi di sektor mineral kritis di era transisi energi," tutur Hendra.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memang terus menggenjot program hilirisasi jelang akhir masa jabatannya pada periode kedua ini.
Terakhir, Jokowi meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit dalam waktu 2 hari sekaligus. Smelter itu diantaranya miliki PT Amman Mineral Internasional, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Borneo Aluminas Indonesia.
Jokowi pun yakin bahwa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal meneruskan kebijakan hilirisasi mineral mentah seperti yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir ini. Hal itu lantaran Indonesia menurutnya memang harus mandiri, salah satunya dengan pembangunan smelter.
Sebab menurutnya, pembangunan smelter ini diperlukan agar pengolahan dan pemurnian mineral mentah dilakukan dalam negeri, sehingga ke depan, tidak lagi diolah di luar negeri yang akan membuat Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah.
Meski diakuinya proses negosiasi pembangunan smelter tidak mudah, namun ia menegaskan bahwa smelter ini memberikan dampak positif salah satunya penerimaan negara.
<div class="vicon"><iframe width="100" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8yMC8xLzE2NzM4Mi81L3g4bHdyM2c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
