Akademisi: Parpol Saat Ini Mirip Perseroan Terbatas Atau Milik Keluarga

JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menyatakan bahwa partai politik (parpol) saat ini lebih mirip perseroan terbatas atau milik keluarga. Proses demokrasi di parpol, kata dia, seperti dianggap remeh oleh para elite politik.

"Jadi jika demokrasi internal dalam partai tidak ada, bagaimana mau masuk ke ranah publik secara luas?" ucapnya dalam diskusi 'taken for granted', Jumat 27 September 2024.

Menurut dia, demokrasi di internal parpol tidak berjalan karena ulah para elite parpol itu sendiri. Ia pun mencontohkan seperti PDIP yang menganggap Megawati Soekarnoputri semacam titisan Bung Karno sehingga mengakibatkan mandeknya proses regenerasi kepimpinan.

"Kecuali bisa demokratis jika dipaksa oleh aturan main atau tekanan-tekanan publik, atau ada sensor/skrining/saringan untuk membersihkan 'kotoran-kotoran kepentingan' itu. Namun jika tidak ada saringan itu, maka tidak bisa. Saringannya itu adalah check and balances, control publik, transparansi dan seterusnya," ucap dia.
 
Prof Didik kembali mencontohkan proses demokrasi di internal Partai Golkar. Dari 100 orang tokoh Golkar, kata dia, jalannya demokrasi di partai beringin hanya ditentukan oleh satu orang yakni ketua partai.

Ia menjelaskan, tak adanya proses demokrasi di internal parpol mengakibatkan keputusan-keputusan di DPR  tidak berjalan demokratis. Prof Didik memberikan sejumlah solusi  dari masalah tidak berjalannya proses demokrasi internal partai. Pertama, parpol harus melakukan regenerasi. 

"Sayangnya regenerasi yang telah dimulai dulu oleh Anas Urbaningrum dkk, akhirnya terkena juga kasus korupsi," ucapnya.

"Kedua, (parpol) harus mebuat satu sistem yang berbasiskan teknologi ketat, sehingga keuangan partai tidak lepas dari teknologi yang transparan. Tidak boleh lagi pembelian dengan uang kertas. Seperti ketika kita gunakan kartu kredit yang mudah diawasi," imbuhnya.

Rektor Universitas Paramadina menambahkan bahwa solusi yang kelima yakni adanya aturan-aturan main yang jelas tentang parpol, khususnya dalam hal penggunaan keuangan. "Tapi aturan-aturan itu telah dilumpuhkan ketika KPK dimandulkan oleh Jokowi dkk. Pegawai KPK pun sudah jadi ASN," tegasnya.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto menerangkan bahwa parpol merupakan institusi publik paling tidak demokratis sejak Reformasi. Parpol, sambung dia, tidak pernah mengubah sistem.

"Sering kali juga penerusnya adalah keturunan pemimpin partai sebelumnya atau pemilik modal terbesar," kata dia.

Menurut dia, berbagai institusi lain banyak yang berubah sejak Reformasi. Di sisi lain parpol memiliki public trust yang paling rendah. "Tidak ada perubahan partai politik, di mana tidak terjadi regenerasi," jelasnya.

Wijayanto pun menyinggung peran bohir dalam politik dinasti di parpol. Belakangan ini sejumlah anggota partai yang terpilih menjadi anggota DPR, tiba-tiba dianulir oleh keputusan parpol itu sendiri. 

Bahkan, kata dia, sejumlah calon kepala daerah yang hasil surveinya bagus tidak dicalonkan lantaran dianulir oleh para elite.

Dosen Universitas Paramadina Herdi sahrasad menilai bahwa demokrasi kepartaian selama 20 tahun terakhir menjadi tanpa moral etik dan nilai juga tanpa rule of law. Sehingga demokrasi  sekarang menjadi transaksional bahkan demokrasi kriminal karena hanya memainkan uang.

"Akibatnya, pergerakan ekonomi nasional menjadi tidak terkontrol dan parlemen pun menjadi disfungsional, peran kontrolnya. Yang terjadi kemudian terjadilah korupsi yang luar biasa, KKN dan utang yang sangat tinggi hampir Rp10.000 triliun," tegas dia.