Amien Rais Protes Keras soal Konsesi Tambang, Ini Penjelasan Kenapa Muhammadiyah Menerima
JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Mohammad Amien Rais memprotes keras sikap Muhammadiyah yang menerima Izin Usaha Pertambangan dari Presiden Jokowi. Lalu, apa pertimbangan Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah?
Kabar Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari Jokowi ramai jadi pembicaraan sejak awal pekan ini. Banyak pihak menyayangkan sikap salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu, karena tambang identik dengan bisnis "kotor" dan merusak lingkungan. Amien Rais termasuk dalam tokoh yang menolak.
"Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang penuh racun dan bisa," kata Amien Rais melalui akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, Sabtu (27/7/2024).
Amien menuding Muhammadiyah telah kepincut godaan duniawi. Ia berharap ormas yang pernah dipimpinnya itu segera menggelar sidang tanwir dan membatalkan penerimaan izin tambang karena dunia pertimbangan penuh mafia yang tak bermoral.
"Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan Kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya sebagian adalah bandit-bandit tanpa moral."
Penjelasan Muhammadiyah
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan Muhamadiyah menerima tawaran kelola tambang.
"Banyak pertimbangan," katanya ketika dihubungi, Kamis 25 Juli 2024.
Menurutnya Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian secara mendalam.
"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya.
Dari kajian itu, kata Azrul, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah.
"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan modharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tuturnya.
Tapi, Muhammadiyah akan mengumumkan keputusan final menerima atau tidak izin kelola tambang dari pemerintah dalam Konsolidasi Nasional di Yogyakarta yang berlangsung dalam dua hari ini.
"Ya paling tidak agar warga Muhammadiyah khususnya memahami kenapa Muhammadiyah menerima. Jadi tidak serta merta menerima," kata Azrul.
Azrul menyebutkan bahwa nanti ada kajian lagi dalam berbagai aspek. Salah satunya yang tidak kalah penting yaitu aspek lingkungan.
"Jangan karena ada tambang, masyarakat hanya mendapat hal-hal yang negatif. Apalagi masyarakat terpinggirkan. Kan biasanya di lahan itu ada juga masyarakat yang punya ladang, yang mungkin berkebun ya. Nah, tentu aspek-aspek itu harus kita kaji betul ya," tegasnya.
"Ya intinya, kalau ini memberikan manfaat kita akan lanjut. Kalau ini hanya mudarat, tentu tidak. Itu kira-kira begitu. Sementara ini kita sudah memberikan signal, ya untuk kita terima. Tapi nanti kita lihat perkembangannya bagaimana," tegas Azrul.
"Nah, kita Majelis Lingkungan Hidup sebagai satu kesatuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, tentu akan menerima apapun keputusan Muhammadiyah. Nah, yang mana kita tahu pimpinan pusat Muhammadiyah itu memutuskan secara kolektif dan kolegiar," pungkas Azrul.
