Heboh Video Hasto Beredar Luas, Tuding Jokowi Dalang Pelemahan KPK

Sebuah video menghebohkan beredar luas di media sosial. Video berisikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam video itu, Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada 7 Mei 2024 ketika menghadiri pidato Pemilu dan Jalan Kebudayaan yang disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati di Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya.

"Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, 'saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi?" kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel dalam sebuah video yang beredar, Sabtu (22/2/2025).

Hasto mengaku memberikan jawab tegas kepada Novel ketika itu. Hasto mengatakan, jika ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Namun, ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan.

"Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah," ujarnya.

Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Saat itu, dia mengatakan kepada Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya di dalam mencalonkan anak dan menantunya.

"Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu," tuturnya.

Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, dia menegaskan kembali kepada Jokowi bahwa ketika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain.

"Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden," katanya.

Hasto menceritakan dirinya menerima salah seorang Menteri. Dan Menteri tersebut mengatakan kepada-nya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu, dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK.

Karena ini adalah perintah dari Presiden, Hasto menyarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden.

"Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta USD untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby," katanya.

Akhirnya, kata dia, sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak di mana Gibran dan Bobby berproses menjadi Wali Kota. Maka ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan.

"Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggung jawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan ini, jawaban buat Mas Novel Baswedan," katanya.

Saat dikonfirmasi ihwal video Hasto yang beredar, Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli pun tak menampik jika video itu milik Hasto. Kendati demikian, dia tak mengetahui secara rinci ihwal kapan video itu dibuat.

"Iya itu video mas hasto tapi sya tidak tahu sumbernya darimana, kapan dibikinnya dan lain-lain," kata Guntur saat dikonfirmasi SINDOnews.